REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascapemungutan suara pemilihan umum presiden (pilpres), muncul isu cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno akan kembali menjadi wakil gubernur (wagub) DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan enggan mengomentari isu tersebut sebelum adanya hasil pemungutan suara resmi dari KPU.
"Ini pertanyaan jebakan. Jadi kalau saya jawab itu saya mendahului KPU. Jadi kita tunggu sampai keputusan KPU. Kita tunggu dulu baru sesudah dari KPU baru, sesudah itu kita bicara," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Menurut Anies, belum ada hasil resmi mengenai pasangan capres dan cawapres yang maju menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sehingga, ia tak bisa mengomentari kemungkinan Sandi akan balik menemaninya memimpin DKI atau justru menjadi wakil presiden.
Anies mengatakan, hal tersebut merupakan ranah politik. Sementara, lanjut dia, gubernur tidak ada dalam posisi untuk menyatakan ya atau tidak karena tak memiliki wewenang dalam urusan penentuan wagub DKI.
"Saya enggak akan soal itu sampai seluruh proses KPU selesai dan sesungguhnya ini wilayahnya partai politik. Jadi gubernur itu tidak di dalam posisi untuk menyatakan ya atau tidak karena memang tidak punya wewenang dalam urusan ini," jelas Anies.
Mengenai wagub DKI, saat ini ada dua kandidat yang sudah direkomendasikan berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua cawagub itu ialah Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat sekaligus mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Sebelumnya, Ahmad Syaikhu berharap pilpres 2019 tidak mempengaruhi jatah kursi wakil gubernur DKI Jakarta untuk partainya. Syaikhu mengatakan kursi wagub DKI diserahkan kepada PKS merupakan bagian dari komitmen lama dari partai pengusung, yakni PKS dan Partai Gerindra.
"Jadi, enggak serta merta kemudian dicabut kembali, begitupun sebaliknya," kata Syaikhu di Bekasi, Kamis (18/4).
Karena itu, ia menepis kabar bahwa Sandiaga Uno akan kembali menduduki kursi wagub DKI Jakarta. "Itu hanya isu, surat yang ditandatangani ada klausul partai tidak akan menarik kembali calon yang sudah diusulkan," kata mantan wakil wali kota Bekasi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika