Senin 22 Apr 2019 14:23 WIB

PKB Surabaya Menduga Ada Kecurangan Pemilu

Kecurangan terjadi pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
Tabulasi suara Pemilu 2019 di Kantor DPP PKB.
Foto: Muhammad Subarkah
Tabulasi suara Pemilu 2019 di Kantor DPP PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf menduga adanya praktik kecurangan pada Pemilu 2019. Maka dari itu, ia meminta adanya hitung ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya. Musyafak menyebut, kecurangan terjadi pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019.

"Kecurangan ada di 35 persen TPS di Surabaya. Nah, di Surabaya ada total 8.146 TPS. Kami menemukan 35 persen form C1 salah hitung. Sementara 11 persen form C1 tidak wajar," ujar Musyafak dikonfirmasi Senin (22/4).

Musyafak juga menduduh PDIP melakukan penggelumbungan suara di sejumlah TPS di Surabaya. Ia membeberkan adanya ketidakcocokan data. Seperti halnya di TPS 97 Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

"Harusnya di sana PDIP hanya 26 suara tapi ditulis 88 suara. Penggelembungan macam-macam, rata-rata antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," kata Musyafak.

Musyafak pun merasa, suara PKB di beberapa TPS di Surabaya, justru dikurangi. Ia mengaku mempunyai bukti di TPS 08 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Jumlah suara sah PKB di sana berdasarkan plano, kata dia, harusnya 36 suara. Tetapi di rekap hanya ditulis 6 suara.

Ketua DPC Gerindra Surabaya, BF Sutadi juga merasa banyak ditemui pelanggaran pada Pemilu 2019 di Surabaya, baik administrasi maupun pidana. Pelanggaran di antaranya penggelembungan suara, sehingga berbeda saat penjumlahan suara.

"Penjumlahan salah itu adalah rata rata di sebuah dapil 10 sampai 20 suara penggelembungannya, ada tambahan. Misal dari 25 suara jadi 35 suara. Ini semuanya bisa dibuktikan," kata dia.

Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, tidak mungkin partainya melakukan penggelembungan suara karena di setiap TPS dipantau banyak orang. "Kan ada saksi parpol, diberikan ruang untuk memberikan saksi, kemudian saksi pilpres, kemudian pengawas TPS, kemudian ada petugas KPPS," kata dia.

Adi tidak menyangkal adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di beberapa TPS di Surabaya. Ksalahan umumnya terjadi saat penjumlahan total suara perolehan partai. Namun, kata dia, kelebihan suara tidak hanya menimpa PDIP saja, tapi juga partai lain banyak yang suaranya tidak tepat.

Di Kecamatan Rungkut juga ditemukan. Ini faktor kelelelahan yang luar biasa karena mereka sampai subuh. Karena penghitungan suara DPRD Kab/ Kota bahkan baru dilakukan jam 12 malam. Ini faktor kelelehan," kata Adi.

Adi pun mengaku kaget partainya dituduh melakukan penggelembungan suara oleh PKB di Surabaya. Dia pun meminta PKB berjuang untuk menunjukan data yang menurut mereka, benar.

"PDIP merasa kaget dengan tudingan seperti itu. Sementara ada penggelembungan serupa yang menimpa PKB, mereka diam saja," ujar Adi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement