REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik The Habibie Center Bawono Kumoro menyarankan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tidak mengulang peristiwa pada pemilihan presiden (pilpres) 2014. Kala itu, pasangan calon yang kalah enggan secara ksatria mengakui kekalahan.

Bawono mengatakan jika terdapat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, sudah ada mekanisme hukum melalu melalui Mahkamah Konstitusi. “Tidak ada mekanisme lain termasuk pengerahan massa seperti people power,” katanya di Jakarta. Rabu (17/4).

Bawono mengimbau agar semua pihak ikut berperan aktif menyukseskan pemilu damai. Unsur partai politik dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga diharapkan menerima apapun hasil pemilu. 

“Hal ini guna mewujudkan pemilu bebas, jujur dan adil. Pemilih juga diharapkan datang ke TPS terdekat untuk menetapkan pilihan. Pilihlah calon legislatif dan pasangan calon presiden-wakil presiden sesuai hati nurani,” kata Bawono.

Dia meminta partai politik capres dan cawapres untuk terus mengingatkan tim pemenangan untuk tertib. Dia juga mengimbau mereka untuk tidak memaksakan kehendak dan tidak melanggar aturan pemilu dalam bentuk apa pun di hari pemungutan suara.

Dari sisi penyelenggara pemilu, Bawono berharap KPU bisa memastikan lagi atau final check kesiapan teknis pelaksanaan pemilu sebelum bilik suara resmi dibuka pukul 07.00 WIB pagi ini. “Terutama, berkaitan dengan ketersediaan dan kecukupan logistik,” katanya.

Dia juga meminta Bawaslu ikut tampil paling depan dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi pemilih agar untuk melapor jika ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Sementara itu dari sisi keamanan, Polri dan TNI telah menjamin keamanan seluruh masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya di TPS masing-masing. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah menyiagakan anggotanya di setiap TPS. Tito juga menyatakan sudah memetakan wilayah-wilayah yang perlu pengamanan tambahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika