REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus mendorong penyelenggaraan Pemilu 2019 yang bersih dan damai. Di samping itu, Cipayung Plus yang diisi oleh HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI, dan HIKMAHBUDHI itu menyatakan akan terjun langsung mengawasi penyelenggaraan pemilu hingga berakhir.
Organisasi kemahasiswaan ini tegas menyebutkan, seruan people power yang menolak hal pemilu, bukanlah esensi demokrasi. Ketua Umum HMI Saddam Al Jihad mengatakan, perhelatan pemilu ini adalah momentum untuk merayakan demokrasi dari rakyat oleh rakyat. Karena itu, agenda demokrasi harus menciptakan kebahagiaan sekaligus kemenangan bagi rakyat.
"Sementara itu ada pihak yang mendorong people power bukan bagian dari demokrasi. Sebab, people power dan demokrasi berbeda," kata Saddam dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).
Menurut Saddam, siapa pun yang menang di Pemilu ini adalah kemenangan rakyat. Karena itu, dia mengharapkan semua pihak-pihak yang berupaya membuat kekacauan agar mengurungkan upayanya.
"Saya juga meminta jangan sampai kita golput karena suara milenial adalah suara penentu keberlanjutan Republik Indonesia," kata Saddam.
Sementara itu Ketua Umum GMNI Robatullah K Jaya mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu melaksanakan Pemilu 2019 yang damai dan netral. Di samping itu, Roybatullah juga mengharapkan tidak ada lagi perpecahan antarmasyarakat pascapemilu.
"Kami mengimbau rakyat Indonesia menjaga persatuan serta mendorong upaya yang sudah dijanjikan dilakukan dan cita-cita proklamasi. Selain itu, sebagaimana kita ketahui 17 April ini merupakan pesta demokrasi terbesar karena pemilihan caleg dan presiden sehingga perlu dijaga kondusivitasnya," kata dia.
Dalam konferensi pers ini, Cipayung Plus juga membacakan deklarasi pemilu damai. Menurut Ketua Umum GMKI Korneles Jacob, deklarasi ini dibacakan sebagai upaya Cipayung Plus sebagai organisasi kemahasiswaan turut langsung menciptakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Cipayung Plus, kata Korneles, merasakan bahwa Pemilu adalah sarana terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negata memiliki hak unyik menentukan wakil dan pemimpin mereka. Dengan kata lain, pemilu menjadi pilar penting bagi terwujudnya demokrasi sebagai proses politik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Terkahir, Cipayung Plus memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk membuka posko Pemilu di tingkat daerah hingga pusat. Sekian itu, para anggota juga diminta mengawal proses pemungutan hingga penghitungan suara di TPS-TPS.
"Menginstruksikan semua kader Cipayung Plus untuk membuka posko Pemilu di sekretariat tingkat daerah dan wajib mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara TPS masing-masing. Hal ini sangat penting sebagai sumbangsih semua kader Cipayung Plus dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan transparan," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
