REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Koalisi Adil Makmur menggelar konferensi pers di H-2 masa tenang pemilu, Senin (15/4) malam. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah poin, di antaranya terkait kasus peretasan yang menimpa tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan capres-cawapres 02. Ia meminta agar hal-hal tersebut dihentikan.
"Peretasan handphone yang dilakukan terhadap para tokoh yang berafiliasi terhadap paslon 02 sangatlah merugikan kami karena peretasan itu sangat mengganggu privasi bagi kawan-kawan yang sedang berjuang menegakan demokrasi yang baik," ujarnya, Senin.
Oleh karena itu, lanjut Muzani, BPN berharap semua pihak untuk memeriksa kembali kebenaran informasi yang beredar. Masyarakat juga diminta untuk tidak terpancing terkait pemberitaan yang kerap bermuatan fitnah dan berdampak pada rusaknya persahabatan antarmasyarakat.
"Kami semua mengharapkan agar masyarakat menjadikan masa tenang ini sebagai upaya untuk tetap mendewasakan diri sebagai sebuah proses pendewasaan demokrasi kita pada masa pemilu yang akan datang," jelas wakil ketua MPR tersebut.
Muzani juga meminta semua pihak untuk menjaga persatuan kondusivitas di masa tenang pemilu ini. "Pada masa tenang ini kami berharap dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia di manapun berada untuk tetap menjaga persahabatan, persaudaaraan dan persatuan karena selama masa tenang ini berbagai macam berita, fitnah, hoaks, dan berita bohong beredar dari berbagai macam arah yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang berbagai macam isu," kata Muzani di Media Center BPN Prabowo-Sandiaga, Jakarta.
Kemudian, Muzani juga mengingatkan kembali janji netralitas TNI dan Polri di Pemilu 2019 ini. Menurutnya, netralitas Polri dan TNI diperlukan untuk menjunjung tinggi demokrasi.
"Netralitas polisi dan TNI sangat penting karena ini adalah ujian bagi kepolisian, ujian bagi TNI dalam menjunjung tinggi demokrasi, dalam menjunjung supremasi sipil, dan dalam berdiri di atas semua golongan semua partai dan semua calon presiden," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika