REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memastikan tak mengambil jalan membayar budi politik kepada para relawannya dengan membagi-bagi kursi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika terpilih dalam pilpres 2019, cawapres Sandi menegaskan keinginannya menjadikan BUMN sebagai instrumen utama dalam pembangunan kesejahteraan bersama.
Sandi mengatakan, sebagai perusahaan milik bangsa dan negara, BUMN tak boleh dijadikan tempat membayar budi politik. Ia berjanji hanya akan menempatkan orang-orang berprestasi di internal BUMN sebagai pemimpin pada BUMN itu sendiri.
"Kami juga sangat sepakat dengan tidak menempatkan orang-orang di tim sukses kami untuk mengisi jabatan di BUMN-BUMN. Yang memiliki prestasi di BUMN tersebut harus diberi kesempatan untuk memimpin,” kata Sandi, di Jakarta, Rabu (10/4).
Janji Sandi tersebut sebetulnya salah satu tanggapan dari enam amanah 38 Serikat Pekerja BUMN. Lewat Forum Federasi Serikat Pekerja BUMN, para pekerja perusahaan pelat merah tersebut mendeklarisikan netralitas dan profesionalitas BUMN dalam gelaran Pemilu 2019. Deklarasi tersebut sebetulnya adalah respons dari dugaan keterlibatan BUMN dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dalam pilpres 2019.
Enam amanah dalam deklarasi tersebut, salah satunya adalah soal netralitas. Selain itu, amanah tersebut juga meminta presiden dan wakil presiden terpilih 2019/2024 tak menempatkan para relawan atau tokoh pendukung pasangan capres/cawapres dalam struktur BUMN. Federasi Serikat Pekerja BUMN pun meminta agar presiden dan wakil presiden terpilih hanya menunjuk pegawai di internal perusahan sebagai pemimpin demi regenerasi.
Sandi pun memastikan enam amanah tersebut akan berjalan jika hasil pilpres 2019 memenangkan Prabowo-Sandi. Soal penempatan para relawan dan pendukungnya, cawapres dari kalangan pengusaha itu memastikan hanya akan menempatkan karyawan-karyawan BUMN yang berprestasi untuk memimpin, terutama di jajaran direksi. Kata dia, BUMN hanya dapat berkembang jika diisi oleh orang-orang profesional, dan bukan karena koneksi politiknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika