REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Selain TNI dan Polri yang diharapkan dapat menegakkan hukum dengan adil jika terjadi pelanggaran dalam kampanye Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu juga diharapkan bisa menjadi wasit yang adil dan tegas. Pemilu 2019 harus bisa menghadirkan kontestasi yang sehat, sehingga masyarakat bisa memilih dengan jeli.

"Pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, harus dapat menjadi wasit yang adil dan tegas dalam menegakkan aturan. Jadikan pemilu ini sebagai pesta demokrasi hakiki yang menggembirakan dan memberikan pendidikan politik konstruktif bagi masyarakat,” ujar Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Salahuddin al-Ayyubi, saat dihubungi Republika Senin (8/4).

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk memilih pemimpin yang dipercaya dapat mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Yakni, terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengan begitu, menurut dia, pemilu bukanlah tujuan utama (ghayah), melainkan cara untuk mencapai tujuan (washilah), dan cara tidak boleh mengalahkan tujuan. Karenanya, setiap proses Pemilu harus tetap mengedepankan tujuan tersebut, KPU dan Bawaslu harus menjadi lembaga yang mengawasi agar Pemilu berjalan dengan benar.

“Keutuhan bangsa dan negara dengan menjaga suasana kondusif harus menjadi prioritas bagi setiap pihak yang mengikuti kontestasi dalam Pemilu. Jangan sampai proses Pemilu justru malah menjadi alat untuk membelah dan memperhadapkan masyarakat,” papar Salahuddin.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, masing-masing kontestan berkampanye dan menarik perhatian masyarakat dengan tetap mengedepankan fastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan). Sikap sportif dan taat aturan atau fair play, harus tetap menjadi hal yang diutamakan.

TNI dan Polri yang merupakan alat negara untuk menjaga keamanan, ketahanan, dan keutuhan bangsa diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional. “Pihak berwenang tidak boleh terpengaruh dengan suasana kontestasi dalam pemilu,” tutup dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika