REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran negara. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Rp 2.000 triliun itu potensi, bukan kebocoran.
"Saya mengatakan Indonesia bisa sampai (APBN) Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang Rp 2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat kita ngejar Rp4.000 triliun, bisa kejar. Jadi, kekurangannya sekitar Rp2.000 triliun, itu bukan kebocoran, potensi," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4).
Untuk mengejar potensi tersebut, Saut mencontohkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta mampu mendapatkan pendapatan daerah sampai Rp 7 triliun setelah didampingi oleh KPK. Hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Jadi kita mau kejar Rp4.000 triliun APBN kita kalau bisa Rp4.000 triliun. Bayangin tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun," kata Saut.
Menurut dia, jika anggaran dapat mencapai Rp4.000 triliun maka yang dapat merasakannya adalah rakyat itu sendiri. Rakyat menjadi lebih sejahtera, jalan yang lebih bagus yang artinya semakin banyak dana desa yang mengalir.
Sebelumnya, dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4), Prabowo menyatakan adanya kebocoran anggaran negara hingga Rp2.000 triliun. "KPK mengatakan yang bocor Rp2.000 triliun, selama ini Prabowo mengatakan Rp1.000 triliun yang hilang," kata Prabowo.