REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi Soud mengatakan kebutuhan surat suara pemilu di NTB sebanyak 18.797.745 lembar. Rinciannya 18.740.745 lembar untuk pemilu, 57 ribu lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU). "Kekurangan surat suara sebanyak 88.924 lembar surat suara atau 0,4 persen dari total kebutuhan," ujar Suhardi di Mataram, NTB, Ahad (7/4).
Suhardi mengatakan 88.924 surat suara atau sekitar 0,4 persen mengalami kekurangan karena kondisinya rusak. Kerusakannya berupa warna yang tidak jelas, kondisi robek, dan terkena tinta.
Suhardi menambahkan, pendistribusian surat suara tambahan pengganti surat suara yang rusak akan dilakukan dengan mendistribusikan terhadap wilayah yang relatif lebih jauh terlebih dahulu. "Logistik distribusi ke lokasi tersulit terlebih dahulu, baru yang kategori sedang, dan mudah dijangkau," kata Suhardi.
Suhardi mengatakan kebutuhan logistik pemilu sudah mulai didistribusikan kepada KPUD tingkat kabupaten dan kota di NTB. Suhardi menyampaikan surat suara yang dalam kondisi rusak sudah dilaporkan kepada KPU RI. Dalam waktu dekat, dia katakan, surat suara yang rusak akan ada penggantian.
"Sudah disampaikan ke KPU RI dan sedang disiapkan oleh percetakan untuk segera dikirim ke kabupaten dan kota di NTB. Kita pastikan sebelum pelaksanaan pencoblosan penggatian surat suara itu sudah dilakukan, selanjutnya akan didistribusikan ke TPS," ucap Suhardi.
Ketua KPUD Lombok Timur Junaidi mengatakan logistik surat suara di Lombok Timur sebanyak 925.960 sudah lengkap. Junaidi mengatakan, KPUD Lombok Timur sudah menyelesaikan pengepakan surat suara untuk pilpres, DPR RI, dan DPD. "Kita untuk Lombok Timur sudah 60 persen untuk persiapan, artinya logistik yang sudah pengepakan untuk presiden, DPR, dan DPD. Untuk DPRD Provinsi sedang dikerjakan, setelah itu baru DPRD kabupaten," ujar Junaidi saat dihubungi dari Mataram, Senin (8/4).
Dalam proses pengepakan, kata Junaidi, KPUD Lombok Timur melibatkan partisipasi masyarakat, namun tetap dalam pengawasan KPUD Lombok Timur. "Ini agar jangan sampai surat suara tertukar, jadi harus diseleksi betul," kata Junaidi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
