REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpandangan, politik uang akan banyak terjadi pada masa tenang. Oleh sebab itu, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang untuk mengantisipasi terjadinya politik uang.

"Kami memetakan bahwa politik uang akan tinggi ketika masa tenang (pada 14, 15 dan 16 April 2019), maka kami instruksikan kepada jajaran kami pada masa itu untuk melakukan yang namanya patroli pengawasan," kata Ketua Bawaslu, Abhan Misbah kepada Republika usai acara pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah Periode 2019-2020 di Hotel Sari Pacific, Sabtu (6/4).

Menurutnya, patroli pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan bisa menutup gerak orang-orang yang hendak melakukan perbuatan terlarang. Supaya orang yang ingin berbuat curang tidak memiliki ruang untuk melakukan politik uang.

Mengenai tim yang melakukan patroli pengawasan, Abhan menyampaikan, tim patroli terdiri dari jajaran Bawaslu. Yakni pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa, kecamatan, kabupaten/ kota. Namun, tidak menuntut kemungkinan akan ada partisipasi dari publik juga.

Pada hari yang sama, DKPP baru saja melantik dan mengukuhkan 204 Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 34 provinsi di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat pada Sabtu (6/4). TPD berasal dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu di masing-masing provinsi. TPD merupakan tim yang dibentuk DKPP yang bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

Bawaslu yakin TPD akan bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama dengan penyelenggara Pemilu lainnya yakni KPU dan Bawaslu, TPD bisa mensukseskan Pemilu 2019.

"Harapan kami meski pun TPD ini sudah disiapkan oleh DKPP, mudah-mudahan tidak banyak sidang, bahkan tidak ada sidang, kalau tidak ada sidang artinya integritas penyelenggara (Pemilu) betul-betul baik," kata Abhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika