Sabtu 06 Apr 2019 16:15 WIB

Koalisi Perempuan Indonesia Sosialisasikan Pemilu

Sosialisasi diberikan untuk ibu rumah tangga hingga penyandang disabilitas.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Gita Amanda
Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan sosialisasi pendidikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/4). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk perempuan khususnya ibu rumah tangga, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang masih buta huruf.

Menurut Deputi I Koalisi Perempuan Indonesia, Sutriyatmi, di lapangan masih banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam memberikan pilihannya. Fenomena tersebut dilihat dari pengalaman pihaknya mengamati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

Baca Juga

"Kenapa kami fokus pada perempuan? Karena pemilih perempuan dari pengalaman kami di Pilkada dan Pilpres lalu memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemilihan," kata Sutriyatmi, pada wartawan, Sabtu.

Ia menjelaskan, hambatan yang sering ditemukan adalah perempuan khususnya yang hadir pada sosialisasi kali ini membutuhkan waktu lebih lama memilih. Sebab, Koalisi Perempuan mendorong perempuan yang hadir dapat memberikan dukungan kepada calon legislatif (caleg) perempuan.

Apabila ingin caleg perempuan terpilih mewakili masyarakat, pemilih tidak bisa langsung mencoblos partai yang bersangkutan. Agar dapat memastikan terpilihnya caleg perempuan, maka para perempuan lain harus mencoblos langsung caleg tersebut.

Sutriyatmi menjelaskan, Koalisi Perempuan memang melakukan pendidikan pemilih agar perempuan juga memilih caleg perempuan. "Ini karena perjuangan panjang kami soal keterwakilan perempuan," kata dia.

Selama ini, caleg perempuan diharapkan bisa mengisi 30 persen kursi legislatif. Namun pada kenyataannya, jumlah saat ini masih di bawah kuota tersebut. Inilah yang mendorong Koalisi Perempuan Indonesia untuk memberi pendidikan pemilih agar memilih caleg perempuan.

Terkait tujuan tersebut, Sutriyatmi berharap perempuan yang hadir dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Oleh sebab itu, diharapkan perempuan bisa mencoblos dengan benar caleg yang didukung yaitu caleg perempuan.

"Jadi langsung kepada calegnya, karena ini akan berpengaruh kepada siapa yang akan duduk di bangku legislatif," kata dia.

Pada Pemilu 2019 nanti, pertama kalinya di Indonesia akan dilakukan secara serentak pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota legislatif. Hal ini merupakan pengalaman baru bagi setiap masyarakat Indonesia, bukan hanya pemilih pemula saja.

Koalisi Perempuan Indonesia menilai penting untuk terus mengadakan pendidikan memilih karena pengalaman baru tersebut. Masing-masing orang nantinya akan mendapatkan empat kertas suara untuk Jakarta dan lima kertas suara untuk luar Jakarta.

Berdasarkan simulasi-simulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), rata-rata pemilih akan menghabiskan waktu di bilik suara selama 3-5 menit. Namun, menurut Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos waktu tersebut terjadi pada seseorang yang sudah mengetahui siapa yang akan dipilihnya dan nomor urut pilihannya.

"Itu prakondisi dimana pemilih sudah tahu siapa yang dia akan pilih. Jadi misal saya memilih partai x saya sudah tahu posisinya mana dan nomor berapa, lalu dilipat kembai masukan ke kotak suara,"

Namun, kata Betty apabila ada pemilih yang membutuhkan waktu lebih lama maka bukan merupakan masalah. "Kita menyediakan empat bilik. Pemilih kan tidak sebanyak Pilgub, kalau pilgub maksimal 800 orang, tapi kalau sekarang maksimal 300," kata Betty.

Mengenai waktu tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia berharap dengan dilakukannya pendidikan ini dapat mempermudah jalannya Pemilu, baik itu untuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Setiap tempat pemilihan suara juga diwajibkan untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi pemilih penyandang disabiilitas.

"Kami juga sudah melakukan penetapan terhadap data pemilih termasuk pemilih disabilitas, dengan berbagai jenis disabilitasnya. Tentu perlakuan mereka sudah ada aturannya, misal pada pemilih yang tunanetra kami siapkan template braile untuk capres-cawapres dan DPD," kata dia menjelaskan.

Lebih lanjut, Koalisi Perempuan Indonesia dan KPU berharap dilakukannya pendidikan ini bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih. Koalisi Perempuan Indonesia juga berulang-ulang menyebutkan jargon "Gue Ogah Golput" kepada masyarakat yang hadir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement