Baru-baru ini dikabarkan bahwa pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai 91,1 miliar dolar AS atau setara Rp 1.295,8 triliun kepada pemerintah Cina saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutra pada April mendatang. Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menjadi satu dari 28 proyek yang akan ditawarkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China.
Wilayah stategis lain yang diprioritaskan masuk dalam program tersebut yakni Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Program BRI membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Mulai pembangunan jalan nasional, jalan rel kereta api, dan pelabuhan. Iming-iming pembangunan infrastruktur dijadikan senjata Cina merangkul negara-negara berkembang agar terlibat kesepakatan.
Saat ini, Cina berambisi untuk memperluas kepentingan geostrategisnya melalui prakarsa jalan sutra yang dikenal dengan The Belt and Road Initiative (BRI). Mimpinya adalah menguasai perdagangan dunia dengan membangkitkan kejayaan jalur sutra Cina. Menciptakan sistem perdagangan internasional yang terkoneksi. Baik melalui jalan darat dari China ke Eropa dan sebaliknya. Maupun jalur laut dari Cina ke kawasan Asia dan Afrika.
Penguasaan infrastruktur sangatlah penting bagi kepentingan ekonomi Cina. Penguasaan ini akan memuluskan Cina mendapatkan pasar yang luar biasa bagi produk-produknya. Selain itu akan memuluskan Cina menguasai rantai pasok dari seluruh negeri dehgan harga yang murah.
Indonesia perlu belajar pada negara lain yang selama ini melakukan kerjasama dengan Cina. Banyak negara yang akhirnya terjebak dan terlilit utang. Dan mesti membayar utang dengan aset negara. Contohnya yang terjadi pada Srilangka. Karena terlilit utang, terpaksa akhirnya harus menyerahkan 70 persen saham kepemilikan pelabuhan Hambantota dan hak pengelolaannya selama 99 tahun pada pemerintah Cina. Begitu juga Pakistan yang harus menyerahkan lahan sengketa ke Cina tahun 2011.
Melihat motif tersebut, mestinya pemerintah menilik kembali kebijakan kerjasama dengan China. Menelaah bahaya yang akan mengintai dari kerjasama ini. Waspada jebakan utang dan investasi dengan dalih pembangunan infrastruktur yang justru merugikan negara dan menguntungkan pihak China nantinya.
Pengirim: Lussy Deshanti Wulandari, Bogor
Ikuti Whatsapp Channel Republika