REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui memang sudah ada pembicaraan terkait pembagian kekuasaan di antara partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Sandi. Namun, hal itu belum dibicarakan terkait jumlah menteri yang akan diberikan kepada masing-masing parpol koalisi.

"Tentu saja masalah menteri itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana, namun jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4).

Dia mengatakan, pembicaraan terkait pembagian kekuasaan sudah dibicarakan sejak awal dengan partai koalisi sebagai pondasi dalam membangun kebersamaan di awal kesepakatan mengusung Prabowo-Sandi. Menurut dia, jumlah menteri belum bisa dijelaskan karena melihat dinamika ke depan, misalnya, Prabowo menginginkan adanya pemisahaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

"Dengan begitu, berarti ada dua portofolio lalu di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kementerian Pendidikan dipisahkan dengan Kebudayaan, namun saat ini disatukan," ujarnya.

Muzani yang merupakan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan, apakah kebutuhan itu masih sama atau ada perubahan sehingga harus dilihat kondisinya secara utuh. Selain itu, dia juga menegaskan pembicaraan terkait menteri juga belum mengerucut kepada nama-nama yang diprioritaskan masuk dalam kabinet apabila Prabowo-Sandi menang di pilpres 2019.

"Nama dan jumlah menteri pun belum dibicarakan karena kebutuhan pemerintahan ke depan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan ke depan," tuturnya.

Muzani menjelaskan, kebutuhan pemerintahan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan ke depan. Dia menilai, Prabowo memiliki fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga portofolio di bidang ekonomi kerakyatan harus dipimpin yang memiliki perhatian di bidang tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika