REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya tidak bisa ditekan dengan people power. Dia menegaskan berdemokrasi dalam pemilu tetap harus taat pada aturan.

"Tidak bisa people power (digunakan untuk protes hasil pemilu). Ya kan jalur untuk itu sudah diatur melalui Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). People power tidak akan mengubah hasil pemilu, sebab KPU tidak bisa ditekan-tekan untuk mengubah hasil," ujar Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Kecuali, jika MK menetapkan putusan tertentu soal hasil pemilu, KPU akan mengikuti putusan itu. "Sehingga people power apapun tidak akan berpengaruh juga.

Bagaimanapun kita berpemilu bagian dari demokrasi dan demokrasi ada aturan yang harus ditaati. Tidak boleh demokrasi ada menang-menangan apa-apa harus rakyat, diserahkan ke rakyat. Itu tak boleh. Demokrasi itu ada aturanya," tegasnya.

Pramono melanjutkan KPU, Bawaslu dan MK lahir berkat konstitusi baru hasil amandemen UUD 1945. Hal ini bisa terjadi saat Amien Rais menjabat sebagai Ketua MPR.

Sehingga, Pramono menyarankan jika ada dugaan pelanggaran dalam proses atau hasil pemilu, maka bisa menggunakan jalur hukum. "Ikuti prosesnya, kalau melihat pelanggaran sekarang, bisa ke Bawaslu. Kalau KPU dianggap curang, bisa ke DKPP. Kalau nanti hasilnya, ya ke MK," tambah Pramono.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan jika terjadi kecurangan di Pemilu, maka pihaknya akan lebih mengandalkan people power dibandingkan menggugat ke MK. Menurut Amien, tidak ada gunanya menggugat melalui MK.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!" ujar Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (31/3). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika