REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang memproyeksikan sebanyak 7 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) memilih berlibur saat hari-H pemilihan umum (pemilu) pada 17 April 2019 nanti. Artinya, sekitar 13 juta orang bisa jadi tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih menghabiskan libur panjang bersama keluarga.
Sebagai informasi, pemilu yang disepakati sebagai cuti bersama diikuti dengan Kamis Putih dan Jumat Agung yang juga hari libur nasional. Menanggapi ini, Jokowi mengaku sudah sering mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti.
Dalam setiap kesempatan berkunjung ke daerah, Jokowi melanjutkan, tak jarang ia meminta masyarakat mengajak saudara dan tetanggannya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia mewanti-wanti agar tidak ada pemilih yang golput dalam pemilu nanti.
"Karena pemilu ini, pileg, pilpres ini menghabiskan biaya triliunan (rupiah), sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Karena itu menentukan arah negara ini ke depan," jelas Jokowi usai melaksanakan shalat Jumat di Istana Bogor, Jumat (29/3).
Jokowi melanjutkan, ia tidak melarang masyarakat untuk berlibur. Namun, ia meminta agar masyarakat mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih sebelum berangkat untuk liburan bersama keluarga.
"Jam delapan nyoblos bless, jam sembilan nyoblos bless, jam sepuluh langsung terbang libur silakan. Tapi jangan sampai ada yang golput," katanya.
Sebelumnya dalam sebuah diskusi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Ketua Kode Inisiatif Very Juanidi memberi peringatan kepada penyelenggara pemilu bahwa ada potensi pertambahan jumlah golput disebabkan waktu pemilu bertepatan dengan hari besar keagamaan. Pemilu 17 April 2019 nanti, memang berdekatan dengan Kamis Putih dan Jumat Agung bagi umat Kristiani.
Dikhawatirkan, daerah-daerah dengan penganut Kristiani cukup banyak akan terjadi penambahan angka golput karena masyarakt memilih fokus beribadah. "Konteksnya seperti ini pemilunya tetap 17 April atau dipercepat. Konteks lokal ini harus dipikirkan lebih detail dan cerdas, jangan smpai ada ketentuan pidana semua dipidanakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika