REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --  Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri mengatakan, pemerintah masih kurang memperhatikan masalah sampah. Hal ini ia ungkapkan karena permasalahan sampah yang saat ini menumpuk akibat adanya penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul.

"Sampah ini masalah yang sangat serius, karena bisa jadi bom waktu. Maka Pemprov harus memberikan perhatian dalam masalah ini," kata Budhi saat dikonfirmasi, Kamis (28/3).

Ia menjelaskan, sejak 2014 sudah ada kajian yang dilakukan bersama pemerintah. Dalam kajian itu sudah ada peringatan terkait kelebihan kapasitas sampah di TPST Piyungan. Namun, hal ini tidak terlalu diperhatikan.

Budhi mengatakan seharusnya, perluasan lahan dilakukan setelah adanya peringatan tersebut. "Intensifikasi (perluasan lahan) itu tampaknya tidak cukup memperoleh porsi perhatian. Sampai sekarang terjadi seperti itu," kata Budhi.

Pihaknya pun telah melakukan pemantauan langsung ke TPST Piyungan. Memang terjadi penumpukan sampah dan jalan di lokasi tersebut dalam keadaan berlubang serta berlumpur. Saat ini, solusi yang dilakukan baru sebatas penanganan dalam jangka pendek yakni mengoptimalkan penggunaan dermaga di TPST Piyungan. Diharapkan, pemerintah pun melakukan penanganan untuk jangka panjang dalam mengatasi permasalahan terkait sampah ini.

Untuk jangka panjang, perlu dilakukan pengerasan jalan menuju tempat pembuangan. Dermaga untuk pembuangan sampah juga perlu ditambah. "Jadi tidak ada antrian truk sedemikan rupa panjangnya dalam kondisi jalan berlumpur karena hujan. Anak-anak di sana kalau sekolah harus pakai sepatu booth, kesulitan akses," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika