Rabu 27 Mar 2019 23:47 WIB

Kampanye Terbuka, Sandiaga Ikat Kontrak Politik dengan Guru

Sandiaga mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara mensejahterakan para guru.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Andi Nur Aminah
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye terbuka di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (27/3/2019).
Foto: Antara/Olha Mulalinda
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye terbuka di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (27/3/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengaku sudah menandatangai kontrak politik dengan para guru honorer dan K-2. Cawapres Sandiaga mengatakan, kontrak politik tersebut memastikan untuk mengangkat tenaga pengajar yang tak digaji lewat anggaran negara menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Sandiaga menerangkan tentang kontrak politik tersebut saat kampanye politiknya di Sorong, Papua, Rabu (27/3). “Kami (Prabowo-Sandi) sudah menandatangani kontrak politik dengan para guru honorer. Kami akan mencari solusi permanen bagi para guru honorer,” begitu kata Sandi, di hadapan para guru saat kampanyenya seperti dalam rilis resmi tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02.

Baca Juga

Dia mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara mensejahterakan para guru. Papua, menjadi wilayah keempat yang Sandiaga datangi di masa kampanye terbuka Pilpres 2019. Capres Prabowo Subiantio, pada Senin (25/3) sudah lebih awal berkunjung ke wilayah paling timur Indonesia tersebut saat kampanye di Marauke. Papua, sebetulnya menjadi basis pemilih yang menentukan kemenangan capres/cawapres Joko Widodo (Jokowi) saat 2014. Saat itu, Prabowo kandas, dengan perolehan 32 persen suara.

Di Papua, Sandiaga bertandang kedua kota, yakni Sorong, dan Manokwari. Dua wilayah pemilihan tingkat dua itu yang memberikan keunggulan telak kepada Jokowi saat lima tahun lalu. Di Sorong, pengusaha muda tersebut menjumpai para guru yang mengajar di Pondok Pesantren Emeyodere. Di tempat tersebut, berkumpul komunitas minoritas Muslim dari suku Kokoda. Saat kampanye, Sandiaga sempat berinteraksi dengan sejumlah pengajar.

Salah satunya, Yeni dan Ira. Dua guru tersebut, mengeluhkan nasib mereka yang bukan PNS. Keduanya merupakan tenaga pengajar honorer yang pengupahannya tak masuk dalam anggaran belanja negara atau daerah. “Kami meminta kepada Bapak Sandi, jika terpilih agar bisa memperbaiki nasib guru-guru seperti kami. Kami di dunia pendidikan dari bagi sampai sore untuk mengajar, tetapi status kami tidak jelas,” kata Yeni.

Sandiaga mencatat keluhan Yeni dan Ira tersebut dalam prioritas kerjanya jika terpilih pada Pilpres 2019. Ia menerangkan, keluhan Yeni dan Ira, sebetulnya bukan masalah yang baru. Dia mengatakan, dalam kunjungannya ke semua daerah keluhan serupa juga datang. “Saya memahami betul apa yang dirasakan para guru-guru honorer ini. Karena di semua tempat masalahnya sama. Para guru ini membutuhkan kesejahteraan,” sambung dia. Sandiaga menebalkan, akan memastikan nasib para guru honorer tersebut jika berhasil melaju ke Istana Negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement