REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Seluruh anggota satuan polisi pamong praja (satpol PP) se-Provinsi Lampung menggelar deklarasi netralitas pada Pemilu 2019. Netralitas tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang digelar di Lampung Barat, Rabu (27/3).

Deklarasi netralitas satpol PP se-Lampung tersebut disaksikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus. Isi pakta integritas tersebut di antaranya komitmen menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Komitmen tersebut dibacakan langsung para anggota satpol PP se-Lampung. Selain itu, menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif sehingga pelaksanaan pemilu berjalan tertib, aman, dan lancar.

Deklarasi juga berisikan agar menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, dan DPD. Pada komitmen pakta integritas tersebut terdapat poin sanksi bagi pelanggar deklarasi tersebut, yaitu anggota satpol PP tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pemkab Lampung Barat menjadi tuan rumah pada gelaran peringatan HUT satpol PP ke-69, satuan perlindungan masyarakat (Linmas) ke-57, dan pemadam kebakaran (damkar) ke-100 di Stadion Bumi Sekala Bekhak, Balikbukit, Rabu (27/3).

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, anggota satpol PP dan damkar khususnya yang berada di Lampung menjadi tolok ukur menjaga kondusivitas daerah. Keberadaan anggota satpol PP dan damkar tersebut menjadi penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pelaksanaan pemilu mendatang.

Ia mengatakan, deklarasi netralitas anggota satpol PP dalam Pemilu 2019 menjadi acuan dalam menjalankan tugas negara untuk mengawal pelaksanaan pemilu berjalan aman, lancar, tertib, dan jurdil. “Keberadaan satpol PP dan anggota damkar menjadi tolok ukur majunya suatu daerah,” kata Parosil Mabsus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika