REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, pembelian kembali saham (buyback) Indosat akan menimbulkan manfaat, tetapi hanya sedikit. Sebab, keuntungan yang dihasilkan dari bisnis telekomunikasi, semisal yang dilakukan Indosat, sangat kecil serta tidak menambah lapangan pekerjaan baru.
Sebelumnya, lawan pasangan calon pejawat Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin berjanji untuk melakukan buyback Indosat seandainya terpilih sebagai preisden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.
"Bisnis telekomunikasi itu merupakan bisnis yang padat modal. Jadi investasi yang terus menerus dengan keuntungan yang kecil. Karena itu, memang saya kira Indosat itu tidak rugi hanya keuntungannya sangat kecil," ujar JK kepada awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3).
Dengan kondisi perekonomian nasional saat ini, lanjut dia, lebih baik mengembangkan investasi baru yang dapat menghasilkan lapangan kerja serta menyumbang pajak. Sementara itu, menurut JK, pembelian kembali Indosat tidak akan menambah lapangan kerja baru dan pajak negara.
"Dalam keadaan sekarang ini kalau mau ya kita bikin lagi dari yang baru, dan investasi di tempat lain sehingga dapat lebih menambah tenaga kerja dan lebih menambah pajak. Kalau hanya membeli yang sudah ada itu kan tidak menambah apa apa, hanya pindah kepemilikan, dan di Indonesia juga sudah ada disitu," papar JK.
Selain itu, JK menilai membeli kembali Indosat sama artinya dengan menarik investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal, saat ini negara memerlukan masuknya investasi ke Indonesia. Karena itu, dia menilai buyback Indosat sebaiknya tidak hanya dilihat dari masalah nasionalisme semata, tetapi juga sudut pandang investasi masuk ke Indonesia.
"Kita kan ingin menarik modal asing masuk, jadi ya kalau kita buyback itu kan justru kita mengeluarkan investasi yang sudah masuk itu. kan itu justru terbalik dari filosofi yang ada," ujar JK.
JK menambahkan, pembelian kembali saham Indosat juga tidak akan mudah, mengingat sang pemilik saat ini enggan melepas saham Indosat.
"Buy back itu kalau yang memiliki sekarang itu mau (menjual) baru bisa, kalau tidak mau ya tidak bisa. dan yang saya dengar itu Qatar tetap ingin beroperasi (di Indonesia)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
