REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora), Imam Nahrawi, mengatakan perlu sudut pandang yang konprehensif terkait rencana pelarangan gim berbasis daring, PUBG melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, MUI bisa jadi memiliki pandangan tersendiri terhadap permainan e-sport tersebut.

"Kita harus melihat secara komprehensif sisi apa yang kemudian dikhawatirkan dari PUBG. Apa di sana ada dialog, ada permainan cenderung mengarah ke sikap tertentu atau seperti apa," kata Imam di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat (22/3).

Namun, kata dia, MUI juga perlu mempertimbangkan pandangan operator, pengelola atau pemain e-sport alias gamers yang menggeluti permainan tersebut. "Tentu masing-masing punya cara pandang, dari sisi etik, hukum atau moral," lanjut dia.

Di sisi lain, lanjut dia, ini kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk saling bertukar pendapat demi kebaikan semua pihak. "Sekali lagi, kita bisa melihat komprehensif dan ini kesempatan bagi operator, pengelola atau pihak yang menangani dan menggeluti PUBG ini bisa memberikan alasan-alasan ke MUI," kata dia.

Sebelumnya, Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mengenai game PUBG. Kendati demikian, perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak-dampak dari bermain gim tersebut.

"Kami belum melakukan fatwa. Tapi secara umum kalau PUBG berdampak merusak jadi tidak boleh. Akan kami pertimbangkan buat fatwa supaya perlu ada menutup jalan sebuah kejahatan," kata Rahmat.

Pertimbangan untuk melarang gim PUBG ini muncul setelah permainan tersebut disebut menginspirasi pelaku serangan teror di masjid di Christchurch, Selandia Baru. Gim berbasis daring ini memang tengah digandrungi masyarakat, khususnya anak muda. Gim besutan Tancent Games itu mengharuskan seseorang bertahan hidup dengan berperang melawan orang lain menggunakan senjata. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika