REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di hadapan ribuan pengusaha, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pembangunan infrastruktur yang hanya dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, tak sedikit pihak swasta yang mengeluhkan masalah ini kepadanya.
Jokowi pun mengatakan, sejak awal pembangunan infrastruktur, pemerintah telah mempersilakan pihak swasta untuk mengambil bagian dari proyek pemerintah ini. Namun, dengan internal rate of return di bawah 10 persen, tak ada pihak swasta yang bersedia.
“Saya sampaikan sejak awal silakan kalau ada swasta yang mau masuk ke sana. Dengan internal rate of return di bawah 10. Siapa yang mau silakan tunjuk jari saya beri sepeda. Siapa yang mau kerjakan jalan tol dengan internal rate of return sangat kecil, ga mau kan?” jelas Jokowi dalam deklarasi dukungan dari 10 ribu pengusaha di Gedung Istora, Senayan, Kamis (21/3) malam.
Sementara, kata Jokowi, perusahaan BUMN mendapatkan suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengerjakan proyek tersebut. Karena itu, Jokowi pun meminta agar pihak swasta mengambil bagian proyek infrastruktur di daerah yang memiliki internal rate of return yang tinggi, seperti di Jawa.
“BUMN disuplai oleh PMN. Nantinya kalau itungan bisnis feasible pasti akan kami sekuritisasi. Silakan swasta miliki. Kalau di Jawa, IRT tinggi silakan swasta kerjakan,” tambah dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada awal pemerintahan menjalankan proyek infrastruktur ini, tak sedikit pihak yang meragukan komitmen pemerintah.
Karena itu, Jokowi mengaku sering kali turun ke lapangan untuk memastikan program dan proyek pemerintah berjalan sesuai target.
“Nyaris tiap hari saya di lapangan untuk pastikan setiap program berjalan. Saya datang ke tol Trans Sumatra sudah delapan kali datang. Tunjukkan kepada saya presiden mana yang ngecek jalan sampai delapan kali. Kalau presidennya datang delapan kali menterinya pasti datang 16 kali untuk pastikan target dan kualitas bahwa proyek ini berjalan,” jelas dia.
Menurutnya, rencana pembangunan infrastruktur di berbagai daerah memang telah dilakukan sejak sebelum masa pemerintahannya. Namun, pembangunan juga tak kunjung rampung. Jokowi mencontohkan, proyek tol Trans Sumatera yang telah ground breaking hingga empat kali oleh pemerintahan sebelumnya namun juga tak dikerjakan.
“Pasti akan saya datangi terus untuk pastikan bahwa proyek besar yang penting berjalan. Juni nanti Bakauheni Palembang 380 km sudah sambung,” tambah Jokowi.
Pemerintah pun menargetkan pembangunan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh dengan panjang sekitar 2.400 km akan rampung pada 2024 nanti. Menurutnya, pembangunan tol di berbagai daerah di Indonesia ini terlambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina.
“Dalam 40 tahun, setelah (tol) Jagorawi kita hanya bisa bangun 780 km sampai 2014. Jangan ditepuk tangani. 1000 km saja ga ada. Malaysia sudah miliki 1800 km. Cina sudah miliki 280.000 km jalan tol. Inilah yang ingin kita kejar,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika