REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengklarifikasi tentang rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara tersebut bukan diinisiasi oleh pemerintah.
"Acara tersebut bukan merupakan inisiatif pemerintah, tetapi murni inisiatif dari Bakornas Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kumpulan beberapa Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa," ujar Hadi kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (19/3).
Dia melanjutkan, inisiatif dan ide murni dari kedua pihak tersebut. "Jadi dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya. Itu inisiatif, ingin mengadakan pertemuan, dan pertemuan itu karena ada biayanya mereka yang menetapkan sendiri dan atas inisiatif sendiri”, tegas Hadi.
Terpisah, Deputi I Bidang Politik dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan juga mengatakan tidak ada arahan apapun terkait acara itu. Terlebih, jika yang dimaksud adalah masalah penggunaan anggaran dana desa.
“Pada intinya jika niatnya bagus dan sebagainya kami akan mendorong, namun ada masalah-masalah keuangan dan sebagainya kami juga menyesalkan ada hal tersebut, seolah-olah didorong oleh Kemendagri, apalagi kita sama sekali tidak memberikan masukan seperti itu” tuturnya.
Pemberian gelar ini menjadi polemik setelah adanya cicitan dari politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Melalui akun pribadinya, Andi Arief menuliskan, “Kepala desa di mobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. Ini dulu modus Orba untuk memenangkan pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi tapi Mendagri Tjahjo Kumolo pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PDIP. Tarik maaang.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika
