REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta status sekitar 2 juta guru honorer yang masih belum jelas menjadi perhatian calon wakil presiden (cawapres). Terutama, saat debat yang digelar Ahad (17/3) besok.
"Ada sekitar 4 juta guru di Indonesia dan hanya separuhnya yang jadi pegawai negeri sipil (PNS) dan lainnya non-PNS atau honorer yaitu 2 juta yang tidak segera diangkat menjadi ASN. Bahkan, ada guru honorer yang bertahun-tahun terus dianggap latihan kerja, ini yang mesti harus didengar cawapres," kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi saat berbicara di talkshow bertema 'Panggung Canggung Cawapres', di Jakarta, Sabtu (16/3).
Permintaan pihaknya bukan tanpa alasan. Ia mengakui, PGRI pernah memperjuangkan nasib para guru kontrak tersebut dengan lobi-lobi dan mengusulkan ke pihak terkait. Tetapi, ia menyebut sampai saat ini belum ada titik terang bagaimana supaya guru-guru ini memiliki status dan jelas keberadaannya. Justru para pemangku kepentingan tersebut lepas tangan dan mengaku tidak memiliki wewenang meningkatkan status guru honorer.
"Seperti saat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tetapi dialihkan ke gubernur atau bupati dan jawabannya sama bukan yang mengangkat guru honorer (menjadi ASN), bahkan ketika diajukan ke sekolah ternyata mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang mengangkat ( guru honorer menjadi PNS). Pertanyaannya milik siapa guru itu?" ujarnya.
Jadi, ia menambahkan, guru honorer seperti tidak memiliki induk semang. Padahal, dia menambahkan guru merupakan komponen terpenting dunia pendidikan karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, ia menyebut setengah dari guru-guru di Tanah Air ini belum bahagia.
Seperti diketahui, debat ketiga akan diikuti oleh dua cawapres, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, Ahad besok. Adapun tema debat cawapres ini adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika