REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh warganya tentang menjaga netralitas persyarikatan dan amal usaha, mengingat waktu pencoblosan 17 April yang kian dekat. Ada beberapa poin yang disampaikan melalui surat tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menuturkan, warga Muhammadiyah diinstruksikan memedomani kepribadian, khittah, dan kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi tahun politik 2019 untuk pilpres dan pileg. "(Berikutnya) menjaga netralitas institusi Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah termasuk Perguruan Tinggi serta kantor-kantor Muhammadiyah dari segala bentuk kampanye dan kegiatan dukung-mendukung terhadap pasangan calon dan kontestan manapun atau kegiatan politik praktis lainnya dalam kaitan Pemilu 2019," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3).
Haedar melanjutkan, warga Muhammadiyah juga diminta untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, keutuhan, dan persatuan di seluruh lingkungan Muhammadiyah. Ini sangat penting dan berharga sebab itulah yang menjadi kekuatan gerakan selama ini.
"Sesama anggota, kader dan personal pimpinan di lingkungan Persyarikatan maupun Amal Usaha serta segenap institusi lainnya tetap memelihara persaudaraan, toleransi atau tasamuh," lanjut dia.
Termasuk, lanjut Haedar, saling memahami dan lapang hati dalam menghadapi situasi politik dan perbedaan pilihan politik dengan landasan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah juga harus senantiasa menjaga marwah dan prinsip gerakan Muhammadiyah dalam berbagai aspeknya.
Haedar juga meminta agar jangan sampai urusan politik 2019 ini mengganggu keutuhan, persatuan, dan kebersamaan sesama keluarga besar Persyarikatan. Keberadaan Muhammadiyah dan lingkungan sekitar juga harus tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu yang demokratis aman, damai, taat azas, dan terjaga keutuhan bangsa dan negara.
Selain itu, warga Muhammadiyah diminta untuk tidak apatis pada Pemilu 2019. Anggota Muhammadiyah harus menjadi pemilih yang aktif, cerdas, dewasa, bertanggungjawab dan berbekal keilmuan. Tujuannya, untuk menyukseskan kontestasi politik lima tahunan tersebut sebagai sarana demokrasi untuk kemajuan bangsa dan negara.