REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar berbelanja informasi guna mendukung performa calon wakil presiden Ma'ruf Amin untuk menghadapi debat ketiga. Untuk itu, Golkar yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menggelar diskusi internal dengan tema 'Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kebudayaan' di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat.
"Tentu ini kegiatan dalam rangka untuk menarik isu-isu yang akan muncul di dalam debat cawapres besok," kata Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Airlangga Hartanto di Jakarta, Kamis (14/3).
Kendati demikian, menteri perindustrian itu tidak mengungkapkan rinci informasi yang dimaksud. Namun, dia memastikan informasi yang akan diberikan masih berkaitan dengan tema debat.
Ketua umum Golkar itu mengatakan, informasi berkaitan dengan materi yang didapat dalam diskusi tersebut akan disampaikan kepada TKN dan Ma'ruf Amin. Hal itu, dia mengatakan, dilakukan agar Mustasyar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) itu mendapatkan materi yang cukup terkait debat ketiga.
Debat ketiga Pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan. Debat ketiga nanti hanya mempertemukan cawapres kedua kubu, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengaku lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca buku dan kitab klasik. Hal itu dia lakukan sebagai bagian dari persiapan jelang debat ketiga.
Menurut Ma’ruf, kitab juga memuat banyak isu kekinian yang sebetulnya sudah dibahas oleh para ulama klasik. Hanya saja, dia mengatakan, tinggal bagaimana khalayak menyesuaikan dengan konteks yang terjadi saat ini kemudian dikomparasikan dengan teori para sosiolog, antropolog, ekonom, ahli kesehatan, dan penelitian mutakhir.
Ma'ruf Amin mengakui masih menemui kendala jelang perhelatan debat ketiga. Dia mengatakan, masalah waktu masih menjadi hambatan mengingat dirinya biasa berbicara dalam waktu yang panjang.
Mantan Rais Aam PBNU itu mengaku harus menyesuaikan diri dengan ketersediaan waktu dalam debat yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggara debat itu diketahui hanya memberikan batas waktu maksimal tiga menit, bergantung dari segmen debat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika