REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebut bukan tidak mungkin caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Bali bisa lolos ke DPR. Ini akan menjadi sejarah baru untuk keterwakilan PKS Bali di DPR.
Pangi menjelaskan, untuk daerah pemilihan (Dapil) Bali punya sembilan kursi untuk DPR. Dia memperkirakan PDIP tetap akan mendapatkan elektabilitas tertinggi. Hanura juga diprediksi akan meloloskan wakilnya dari Bali ke DPR karena memajukan I Gede Pasek Suardika yang pernah menjadi anggota DPR dan sekarang pejawat DPD RI.
“Namun, jika Hanura tidak lolos presidential threshold (PT) sebesar 4 persen, maka PKS dari Bali berpeluang besar masuk DPR,” kata Pangi kepada Republika.co.id, Selasa (13/3).
Menurut Pangi, memang saat ini jaraknya masih jauh. Namun, tergantung tren satu bulan terakhir jelang pencoblosan di mana kemampuan kerja mesin relawan partai bisa mendongkrak suara caleg dari PKS tersebut.
Menurut Pangi, potensi lolosnya caleg PKS dari Bali ke DPR tersebut ada di figur Arya Sandhiyudha yang dimajukan untuk DPR. Pangi menilai, Arya sering turun ke bawah sehingga muslim di Bali bisa mengabaikan faktor kendaraan politik (partai) karena untuk Bali, sulit punya dua wakil di DPR yang beragama muslim.
Kedua, efek ekor jas dari dukungan terhadap Prabowo-Sandi juga untuk kalangan muslim di Bali jatuhnya ke PKS. Sebab Arya Sandhiyudha juga juru debat resmi BPN Prabowo-Sandi.
Untuk DPR RI, survei internal Voxpol Center, peluang Arya Sandhiyuda sebagai wakil umat sudah mulai di depan mata, tapi memang belum masuk di 9 kursi jatah Dapil di Bali, masih di kursi ke 11. Karena itu, sebulan menjelang pencobolosan Arya perlu kerja keras Arya Sandhiyuda untuk turun, menyapa dan menyalami warga Bali, sehingga berhasil merebut kursi ke 11.
“Kalau semua muslim Bali sudah dukung bergerak galang dukungan baru setiap hari, kans Arya Sandhiyudha dari PKS, terpilih menjadi wakil umat di Bali bisa menjadi kenyataan,” kata Pangi.
Pangi mengatakan, secara demografis, keterwakilan agama sangat wajar. Karena untuk menjaga stabilitas dan jembatan komunikasi antar elemen masyarakat. “Justru akan meredam gejolak dari akibat sumbatan komunikasi politik,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
