REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Masyarakat Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan di pulau itu. Jalan rusak sangat menghambat kelancaran mobilitas masyarakat setempat, terutama yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.
"Hampir semua ruas jalan di Pulau Obi baik jalan kabupaten maupun provinsi yang menghubungkan desa dan kecamatan kondisinya rusak parah," kata salah seorang tokoh masyarakat Pulau Obi, Bahrudin di Ternate, Rabu (13/3).
Ruas jalan yang menghubungkan wilayah Sambiki, Anggai dan Armangga di Kecamatan Obi misalnya hampir seluruhnya berlubang dan aspalnya tidak ada lagi, sehingga tidak jarang mengakibatkan kendaraan roda atau roda empat kesulitan melewatinya, terutama saat musim hujan.
Menurut dia, sebuah jembatan yang menghubungkan wilayah Jikotamo dengan Kampung Buton ambruk diterjang banjir pada 2017. Sampai sekarang jembatan belum diperbaiki sehingga masyarakat harus menyeberang melalui sungai, itu pun kalau tidak sedang banjir.
Masyarakat Pulau Obi sudah berulang kali mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut ke Pemkab Halmahera Selatan dan Pemprov Malut, termasuk kepada para anggota DPRD yang turun ke daerah itu, tetapi belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Para sopir angkutan umum di Pulau Obi, kata Bahrudin, sering patungan anggaran menyewa alat berat untuk memperbaiki sejumlah titik ruas jalan di Pulau Obi agar kendaraan mereka bisa melewatinya dengan lancar.
Para sopir angkutan umum terpaksa melakukan langkah itu karena kalau membiarkannya dan hanya menunggu penanganan dari pemkab atau pemprov yang tidak jelas, mereka pasti akan kesulitan mencari penghasilan dari mengoperasikan angkutan umum. Ia menambahkan, kekayaan alam berupa tambang nikel yang digarap di Pulau Obi oleh tiga perusahaan pasti sudah menghasilkan dana trilunan rupiah, tetapi ironis infrastruktur jalan di daerah itu kondisinya rusak parah.
Pemkab Halmahera Selatan, sudah mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan di Pulau Obi ke Pemprov Malut, tetapi sejauh ini belum diakomodir dalam APBD Malut akibat keterbatasan anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
