REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur menyoroti panjang jalan provinsi dengan kondisi rusak mencapai 55,18 persen dari total luas jalan sepanjang 2.799 Kilometer. Padahal, anggaran perawatan jalan setiap tahunnya sudah mencapai Rp 300 miliar.

"Anggaran ini tidak sedikit tapi jalan kita rusak terus-menerus. Kami menduga truk-truk yang kelebihan muatan menjadi penyebab kerusakan jalan," ujar Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin di Pekanbaru, Selasa (12/3).

Husni mengatakan harus ada upaya untuk meminimalisir kerusakan jalan dengan menertibkan truk-truk besar. Dalam waktu dekat, pihak DPRD Riau akan melakukan sidak ke perusahaan pemilik truk yang diduga melanggar aturan tersebut.

"Jalan kan, kepentingan masyarakat banyak. Tentu ini tidak bisa dibiarkan. DPRD bersama aparat hukum dan Dinas Perhubungan provinsi akan sidak ke perusahaan untuk menindaklanjuti ini," sebut politikus Gerindra Riau itu.

Dia juga menyoroti perusahan tersebut mengoperasionalkan truk-truk yang memiliki plat non BM, sehingga tidak memberikan keuntungnan bagi daerah. "Ini kan berarti mereka tidak membayar pajak ke kita. Tidak memberikan keuntungnan bagi daerah. Nanti kita akan cek semuanya termasuk perizinan dan AMDALnya juga," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar juga mengakui kerusakan panjang jalan mencapai 55 persen pada tahun 2017. Sementara itu, jenis kontruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau batu) yang belum ditembus sebesar 34,58 persen.

"Karena itu, perlu penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah seperti ruas jalan yang menunjang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan sumber baku industri dan membuka keterisoliran," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika