REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, menyebutkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi lembaga survei yang abal-abal. Salah satunya dengan mengecek rekam jejak orang yang terlibat lembaga survei tersebut.
"Gampang mendeteksi (lembaga survei) abal-abal. Lihat apakah orang-orang yang terlibat di situ ada akademik background yang memadai," ujar Hamdi dalam diskusi yang dilakukan di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).
Hamdi menambahkan, untuk memastikan lembaga survei kredibel atau tidak bisa juga dengan melihat kredibilitas lembaga survei tersebut. Lembaga survei yang kredibel, kata dia, tidak akan mempertaruhkan reputasinya hanya untuk kampanye. Bisa dicek pula apakah lembaga survei tersebut rutin mengeluarkan hasil survei atau tidak.
"Bisa kita cek rekam jejak. Apalagi seperti tahun 2014 ada lembaga melakukan hitung cepat saja salah total," jelasnya.
Menurut dia, hitung cepat tidak boleh salah. Dalam hitung cepat, kata dia, kemungkinan salah hanya sekian persen dan mendekati angka nol persen. Ia mengatakan, survei hitung cepat berbeda dengan survei jajak pendapat.
"Hitung cepat tidak boleh salah karena dia hanya hitung sesuatu yang sudah terjadi, perilaku yang sudah terjadi. Kalau jajak pendapat kan baru persepsi atau niat. Jadi kalau quick count tidak boleh salah," tuturnya.
Ia juga menyebutkan, survei tentang perilaku pemilih penting di negara demokrasi. Perilaku pemilih dapat menentukan karena kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya. Apa yang dirasakan rakyat dan bagaimana preferensi mereka menjadi penting untuk dipantau.
"Perilaku pemilih itu jadi penting di demokrasi. Hari ini ketika kedaulatan dikembalikan ke rakyat sepenuhnya, apa yang dirasakan, dilakukan orang, bagaimana preferensinya bagaimana dinamikanya itu harus kita potret," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
