REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan tidak tepat jika aparatur sipil negara (ASN) diminta mengkampanyekan program pemerintah. Bawaslu menegaskan ASN harus netral dalam semua aspek.

Pernyataan Bagja tersebut sekaligus menanggapi perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang menyebut ASN boleh mengkampanyekan program pemerintah.

"Kurang tepat lah. ASN harus netral dalam tindakan. Kemudian ASN harus netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, " ujar Bagja kepada wartawan di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Meski demikian, ASN tetap boleh memilih dalam Pemilu. Sehingga, Bawaslu tidak sepakat jika ASN diminta menyampaikan program pemerintah.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, menegaskan ASN sebaiknya tidak berkampanye dan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye pemilu.

"Yang jelas tidak boleh kampanye. Kampanye itu apa ? Ada unsur citra diri, penyampaian program dan sebagainya. Sementara kalau hanya menjelaskan sebatas komunikasi secara kehumasan itu beda kondisinya," tutur Afif.

Afif mengakui jika saat ini pihaknya sedang menangani banyak sekali dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, pejabat negara maupun kepala daerah. Dia mengungkapkan jika persoalannya hanya berputar-putar di sejumlah kalangan.

"Muternya di pejabat negara dan kepala daerah, dan larinya ke penggunaan fasilitas negara, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Akhirnya kami banyak menggunakan jalur hukum lain dalam menindaklanjuti kasus seperti ini. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa kewenangannya tidak semua ada di kami," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika