REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan 100 persen mendukung kesejahteraan para petani perkebunan kelapa sawit. Sandi mengatakan keberpihakan itu akan diwujudkan jika terpilih dengan menstabilkan harga-harga pendukung perkebunan sawit seperti pupuk dan obat-obatan.
Dalam keterangan pers kepada wartawan, Sandiaga mengatakan satu dari tiga orang Indonesia bertani dan berkebun sehingga pembangunan ekonomi harus berpihak pada petani. "InsyaAllah, pupuk, bibit, obat-obatan tersedia, modal tanam, ongkos berkebun stabil dijaga," kata dia saat bertemu dengan petani kelapa sawit di Ram Sawit Harahap, Jalan Lintas Sumatra, Sebangar, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Selasa (5/3).
Untuk ekspor, Sandiaga berjanji akan turun tangan langsung untuk membuka pasar dan berdiplomasi ekonomi. "Produksi sawit kita harus unggul dan memakmurkan,” jelas Sandi.
Sandi juga berencana membangun Industri pengolahan kelapa sawit di daerah perkebunan-perkebunan sawit. “Indonesia kalau mau sejahtera, petaninya ya harus sejahtera,” terangnya.
Apalagi 85 sampai 90 persen, produksi minyak sawit dunia didominasi Indonesia dan Malaysia. Di Bengkalis, Sawit menjadi berkah minyak di atas tanah.
Dalam kesempatan itu, Sandi juga mendoromg satu gerobak Tandan Buah Segar (TBS) untuk di masukan ke dalam truk. Dengan alat pemusik dan sarung tangan, Sandi memasukan TBS lima sampai enam TBS itu ke truk, dari yang kecil hingga besar.
Sandi memungut buah yang dari tandan. “Ini juga berharga. Karena buah yang terpisah dari tandannya ini, sudah matang dan inilah minyak di atas tanah, merupakan enerji terbarukan, kita akan membangun sektor sawit dan IsnyaAllah menjadikan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia," kata dia.
Dalam kesmepatan itu, Sandi menambahkan akan melakukan pemulihan ekosistem hutan terdegradasi seluas 10 juta Hektar untuk green jobs. “Kami akan mengembangkan paket stimulus hijau sebagai bagian dari pengembangan sektor energi baru terbarukan termasuk sawit,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika