REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta Fahira Idris meminta agar kepala daerah menjaga netralitas dalam hiruk pikuk pemilihan umum (pemilu) 2019. Akan lebih baik menurut Fahira jika para kepala daerah justru turut menginstruksikan agar ASN untuk bisa menjaga nuansa positif pemilu di daerahnya.
“Kepala Daerah diharapkan mampu bersikap bijak dan meredakan tensi politik dengan mengimbau semua penyelenggara pemerintahan di daerah untuk terus teguh menjaga netralitas di tengah euforia pemilu 2019 ini,” kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Republika pekan ini.
Memang kata dia, menunjukan sikap pilitik adalah hak asasi dan peraturan perundang-undangan memberi ruang bagi kepala daerah baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati mendukung salah satu capres cawapres. Hanya saja sambungnya, alangkah lebih bijak apabila para kepala daerah ini justru mampu mencontoh sikap yang diambil oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tegas meminta seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan DIU dituntut menjaga netralitas dalam pemilu. Termasuk kepala daerah hingga perangkat desa.
“Saya harapkan sikap tegas dan menentramkan dari Gubernur yogya ini diikuti oleh kepala daerah lain,” kata Fahira.
Fahira mengamini, memang aturan membolehkan kepala daerah menjadi tim kampanye. Tetapi lagi-lagi Fahira mengingatkan agar para kepala daerah ini tidak terlalu show off dalam memberikan dukungan kepada salah satu Paslon.
“Bahkan ada satu provinsi yang semua kepala daerahnya show off deklarasi dukung ke salah satu Paslon, terus warga anda yang pilihan politiknya berbeda bagaimana?” tanya Fahira.
Karena itukan Fahira ingin mengingatkan agar kepala daerah dan perangkatnya tidak terlalu mengumbarkan dukungan. Serta kan juga berharap agar DPD RI dapat mengeluarkan imbauan dan intruksi yang tegas kepada warganya, kepada jajarannya serta kepada seluruh stakeholder pemilu di wilayahnya untuk bisa bersama-sama menjaga kondusivitas pemilu.
“Tidak hanya formal lewat surat tapi juga berbicara langsung melalui video dan disebutkan di media massa, media sosial atau Channel resmi milik pemerintah daerah masing-masing agar sampai dandidngera masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat itu tambah Fahira, perlu pencerahan agar mampu menolak adanya politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks. Sehingga penting menurutnya para ASN hingga kepala daerah dan perangkat desanya untuk saling mengingatkan dapat menjaga netralitasnya.
“Sekali lagi, saya sangat apresiasi jika ada kepala daerah yang mampu menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin seluruh warganya,” kata dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika