REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR — Pondok pesantren (Ponpes) dinilai memiliki peran dalam membentuk karakter dan pemahaman Islam bagi para santri. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berkomitmen untuk dapat membantu ponpes dari sisi anggaran.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruhzanul Ulum mengatakan komitmen itu diwujudkan dalam peraturan daerah (Perda) ponpes. “Ponpes akan diberi bantuan dari Pemprov. Jadi kucuran dana untuk ponpes bukan hanya dari dana hibah atau bantuan untuk pesantren yang mengajukan proposal,” kata Uu dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2019, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, Jabar pada Jumat (1/3).
Ia menekankan perda ponpes merupakan wujud dari komitmen pemprov untuk merealisasikan tagline Jabar Juara Lahir Batin. Dengan begitu, maka seluruh pembangunan infrastruktur juga diiringi dengan pembangunan karakter yang didukung dengan kontribusi optimal dari ponpes.
Uu mengatakan pemprov juga ingin agar Jabar juara dari sisi moral dan akhlaknya. Ponpes dinilai memegang peranan dalam mewujudkan hal itu mengingat ponpes merupakan benteng akidah dan moral. Ia menilai hal inilah yang kemudian membuat Jabar selama ini memiliki aura nan religius.
“Karena itu pemprov mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karta dan jasa alim ulama selama ini,” ujar mantan bupati Tasikmalaya ini.
Terkait dengan perkembangan ponpes di Jabar saat ini, ia mengatakan Jabar memiliki 85 ribu ponpes. Ponpes-ponpes tersebut saat ini dimotori oleh sekitar 58 ribu Kiai yang mengayomi sekitar 800 ribu santri.
Di satu sisi, ia pun berharap para alim ulama dapat selalu menjadi pemersatu di Jabar. Ini mengingat alim ulama adalah sosok yang dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat. Sedangkan terkait kegiatan musyawarah dan konferensi itu, Uu juga berharap agar seluruh fatwa yang diputuskan dapat memberikan manfaat bagi Jabar dan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
