Kamis 28 Feb 2019 21:57 WIB

Gudang Logistik Pemilu di Cirebon Dijaga Ketat

Pengamanan dilakukan 1x24 jam

Personel kepolisian mengawasi logistik Pemilu 2019
Foto: Antara/Rahmad
Personel kepolisian mengawasi logistik Pemilu 2019

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Seluruh gudang logistik pemilu di Kabupaten Cirebon dijaga ketat aparat kepolisian. Proses perakitan kotak suara juga terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Cirebon.

‘’Di seluruh gudang logistik pemilu, kita lakukan pengamanan 1x24 jam,’’ ujar Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto, Kamis (28/2).

Suhermanto menyebutkan, di setiap gudang, pihaknya menempatkan lima orang personil. Pengamanan itu dimaksudkan sebagai langkap antisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian, perusakan maupun sabotase.

Tak hanya itu, pengamanan juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan lain seperti seperti kebocoran bangunan maupun bahaya kebakaran. Khusus untuk antisipasi kebakaran, koordinasi juga dilakukan dengan pemadam kebakaran.

‘’Di setiap gudang juga akan kita tempatkan APAR (alat pemadam api ringan) untuk antisipasi kebakaran,’’ kata Suhermanto.

Sementara itu, Pj Bupati Cirebon, Dicky Saromi, menambahkan, Pemkab Cirebon meminjampakaikan tiga lokasi kepada KPU Kabupaten Cirebon. Ketiganya adalah GOR Plumbon, Balai Latihan Kerja (BLK) dan aula BKPSDM.

‘’Kami sudah cek untuk memastikan semua tempat itu layak digunakan untuk menyimpan logistik pemilu,’’ tegas Dicky.

Dicky berharap, pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang di Kabupaten Cirebon bisa berjalan dengan lancar. Kejadian berupa rusaknya kotak suara akibat terkena tempias air juga diharapkan tidak terjadi lagi.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jazuli, menyebutkan, untuk kotak suara yang rusak akibat terkena tempias air hujan, jumlahnya mencapai 2.298 buah.

‘’Semua sudah diganti oleh KPU Pusat,’’ kata Saefuddin.

Menurut Saefuddin, proses perakitan kotak suara saat ini masih dilakukan. Pihaknya pun saat ini masih menunggu datangnya surat suara. Rencananya surat suara akan datang pada 15 Maret untuk DPD RI dan 16 Maret untuk DPR RI dan presiden.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement