REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kurang dari satu bulan menuju peresmian, tarif Moda Raya Terpadu (MRT) masih belum disepakati. Belum ada titik temu antara pihak DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan, penentuan tarif Public Service Obligation (PSO) masih menjadi perdebatan DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena penentuan tarif tersebut menyangkut subsidi dana APBD DKI Jakarta.
Menurut Santoso tarif yang dikeluarkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta tak boleh lebih besar dari yang dikeluarkan oleh masyarakat. "Misalnya, saat ini tarifnya Rp 18 ribu, untuk masyarakatnya Rp 10 ribu, sedangkan untuk pemerintahnya Rp 8.000. Jangan lebih dari 100 persen dari yang rakyat bayarkan," kata Santoso saat dihubungi Republika.co.id.
Pekerja melintas di dekat pintu penumpang di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta.
Dalam pengoperasiannya nanti, Santoso menjelaskan, setiap harinya pemprov DKI harus mensubsidi hingga 173 ribu penumpang perharinya. Menurutnya hal ini akan berdampak pada keuangan Pemprov DKI Jakarta. "Kalau saat ini ditetapkan Rp 8.500 pun kan bisa dibayangkan uang yang keluar dalam waktu setahun, pasti banyak sekali," Kata Santoso.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini menambahkan, bahwasanya uang subsidi tersebut lebih baik diarahkan ke sektor-sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ia juga menyarankan agar Pihak Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dan pembahasan secara lebih mendalam dengan keinginan Pihak Pengelola MRT. Menurutnya program ini bukan hanya untuk sekadar bisnis saja melainkan untuk kepentingan banyak orang.
"Pemprov DKI jangan terlalu tunduk dengan mereka (Pengelola MRT, Red). Subsidinya juga harus merata. Bukan hanya untuk MRT saja tetapi juga untuk kesehatan dan pendidikan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan tarif MRT sudah mencapai kesepakatan final dengan pihak pengelola MRT. Namun dia menyebut masih akan berkonsultasi dengan pihak DPRD DKI Jakarta terkait dana subsidi yang berasal dari dana APBD. Sehingga, setelah ini pemutusan tarif bisa segera disampaikan kepada masyarakat sebelum pengoperasian pada bulan maret mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
