REPUBLIKA.CO.ID, KEPULAUAN SANGIHE -- Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jabes Ezar Gaghana, menyatakan sikapnya terhadap permohonan izin cerai yang diajukan pegawai negeri sipil setempat. Ia bersikeras menolak menandatangani surat izin yang menjadi syarat administrasi pengajuan gugatan perceraian.
"Saya tetap menolak tanda tangani izin cerai PNS," katanya di Tahuna, Jumat.
Menurut bupati, ini bukan kebijakan baru. Dua tahun terakhir, pemerintah daerah tidak pernah mengijinkan perceraian di kalangan aparatur sipil negara.
"Selama dua tahun ini tidak pernah ada izin cerai PNS yang ditandatangani," jelasnya.
Jebes mengatakan, dari berbagai hal menjadi penyebab cerai di kalangan aparatur sipil negara, kenaikan penghasilan akibat promosi jabatan menjadi salah satunya. Ia mengungkapkan, tambahan penghasilan menjadi salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara.
Menurut Jebes, sebagian besar suami atau isteri yang mendapat promosi jabatan dan memperoleh penghasilan besar menjadi lupa diri dan mengabaikan pasangan, bahkan keluarganya. Kesibukan kerja menjadi alasan klasik pembelaan diri dari suami atau isteri yang jarang berada di rumah berkumpul dengan keluarga.
Belakangan baru ketahuan ternyata sang suami atau isteri telah berselingkuh. Oleh karena itulah sejak dua tahun terakhir ini, ia tidak mau menandatangani permohman izin bercerai yang diajukan PNS kepadanya.
Jebes minta kepada semua aparatur sipil negara termasuk PNS yang baru agar tidak meniru contoh yang buruk seperti itu. Menurutnya, aparatur sipil negara harus membuang perilaku yang tertawan oleh pola lama yaitu pasif, apatis, tidak kreatif, dan tidak disiplin.
"Saat ini, persaingan antar PNS semakin ketat. Bagi yang enggan mengembangkan diri dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas, pasti akan tercecer di belakang," kata Jebes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika