REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan, para menteri dan pejabat negara lainnya harus menjaga komitmen netralitas selama masa kampanye Pemilu 2019. Hal ini disampaikan menanggapi adanya sejumlah menteri yang diduga menyampaikan narasi keberpihakan kepada salah satu kandidat capres-cawapres saat bertugas secara resmi.
Menurut Fritz, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
"Kami kemarin sudah rapat lagi untuk meningkatkan kerja sama, MoU, dan SOP terkait netralitas itu," ujar Fritz ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/2).
Dia melanjutkan, semua pihak telah sepakat untuk lebih bersinergi. "Nanti ada MoU yang akan dilaksanakan bersama Kapolri, Panglima TNI, KASN, Mendagri, dan BKN. Semua pihak harus diminta menjaga komitmen (netralitas) itu," tegas Fritz.
Sebelumnya, sejumlah menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah narasi yang diduga melanggar netralitas sebagai pejabat negara. Baru-baru ini, Menristekdikti Mohamad Nasir di hadapan mahasiswa dalam acara peluncuran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 mengajak mahasiswa untuk tidak golput dalam pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 17 April 2019 mendatang. Ia juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa unutk menggunakan hak pilihnya dengan baik agar bangsa Indonesia tidak rugi.
Nasir juga mempersilakan mahasiswa dan dosen untuk menggunakan hak pilih dengan mencoblos calon presiden pilihannya masing-masing sesuai hati nurani. Ia meminta agar jangan golput dengan mencoblos kedua pasangan capres-cawapres yang menyebabkan batalnya penghitungan suara.
"Silakan Anda memilih sesuai dengan hati nurani saudara. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam hal ini jangan coblos dua, kalau dicoblos dua, batal itu namanya nanti ya," kata Nasir.
Pernyataan ini diprotes oleh sejumlah pihak karena dinilai bermuatan kampanye terselubung. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan narasi kampanye terselubung saat memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu, 20 Februari lalu. Saat itu, Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel.
"Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo.
"Dana Desa," teriak politkus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. "Pak Jokowi," jawab para kepala desa.
Selain kedua, menteri di atas, ada pula pernyataan Menkominfo Rudiantara yang diproses oleh Bawaslu karena diduga melanggar aturan kampanye. Pernyataan dalam acara internal Kemenkominfo yang kemudian populer dengan tagar #YangGajiKamuSiapa itu dianggap bermuatan dukungan kepada salah satu capres-cawapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika