REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menegaskan, tidak mungkin Basuki Tjahaya Purnama atau BTP menggantikan calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin pada kontestasi Pemilu 2019. Mahfud mengingatkan penggantian calon presiden atau wakilnya bisa dikenai denda Rp 50 miliar.
"Itu semua omong kosong. Sekarang, secara teknis dalam undang-undang disebutkan 60 hari sebelum pemungutan suara dilarang ada penggantian calon, padahal saat ini tinggal 59 hari," katanya pada Dialog Kebangsaan Seri VI dengan tema "Merawat Harmoni Dan Persatuan" yang diadakan di Stasiun Solo Balapan, Rabu (20/2).
Ia mengatakan, jika penggantian calon presiden atau wakil presiden dilakukan maka calon yang bersangkutan dikenai denda sebesar Rp 50 miliar dan dihukum pidana selama lima tahun. Menurut dia, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang calon mengundurkan diri.
"Begitu juga untuk partai politik yang mencabut dukungannya, ketua parpol bisa dihukum enam tahun dan dikenai denda Rp 100 miliar," kata Mahfud.
Salah satu syarat menjadi pengganti capres maupun cawapres adalah tidak pernah dihukum penjara atau dikenai ancaman penjara lima tahun atau lebih. "Melihat syarat ini saja jelas BTP atau Ahok tidak mungkin bisa menggantikan Cawapres Ma'ruf Amin," katanya.
Ia meminta agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Selain Mahfud MD, beberapa tokoh yang juga hadir dan menjadi pembicara pada Dialog Kebangsaan tersebut, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, puteri sulung Gusdur, Alissa Wahid, dan sejumlah tokoh agama di Kota Solo.
Pada kesempatan tersebut, Ganjar meminta agar masyarakat mau merawat kewarasan dalam ber-Indonesia. "Agak tidak nyaman jelang kontestasi politik selalu muncul isu 'agamamu apa', 'apakah kita satu grup atau tidak', 'sukumu apa'," katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi kondisi Jawa Tengah yang hingga saat ini cukup kondusif meski sudah mendekati Pemilu 2019. "Tenangnya Jawa Tengah ini bisa jadi investasi sosial, politik, budaya untuk Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
