REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja untuk membangun 3.000 unit Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas di pondok pesantren, dimulai tahun ini. Pembangunan BLK tersebut melanjutkan program yang sudah berjalan, yakni pembangunan 50 BLK pesantren pada 2017, 75 BLK pesantren pada 2018, dan melonjak menjadi 1.000 BLK pesantren pada 2019 ini dengan total anggaran Rp 1 triliun.
Program pembangunan BLK di pesantren, ujar Presiden, untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga terampil di industri. Dengan jumlah pesantren di Indonesia mencapai 29 ribu unit, Jokowi yakin pondok pesantren bisa ikut mencetak tenaga kerja yang terampil. Melalui program ini, setiap pesantren akan diberikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan gedung baru. Pemerintah juga akan membantu kelengkapan fasilitas BLK untuk menunjang kegiatan pelatihan.
"Tapi angka seribu ini jumlah sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun. Karena jumlah ponpes 29 ribu di seluruh tanah air. Kalau 1.000 per tahun, 29 tahun baru selesai," kata Jokowi di hadapan ribuan warga pesantren yang hadir, Rabu (20/2).
Jokowi menyebutkan, bonus demografi yang akan dimulai dirasakan dampaknya pada 2025 harus mulai diantisipasi dari sekarang. Salah satu caranya dengan 'menggarap' pondok pesantren sebagai salah satu pusat pendidikan di tengah masyarakat. Jokowi menilai, bonus demografi bisa menjadi berkah bagi Indonesia bila dikelola dengan baik dan menjadi petaka bila pemerintah tak bisa mengendalikannya.
"Sebab itu kita harus siap-siap. Songsong ini karena akan banyak muncul angkatan muda produktif tujuan BLK Komunitas ini ke sana," katanya.
Jokowi mengakui bahwa keberadaan BLK reguler selama ini belum bisa memenuhi permintaan industri. BLK reguler, ujar dia, hanya mampu menghasilkan 1.000-2.000 tenaga kerja terampil setiap tahunnya. Angka ini jelas tidak seimbang dengan permintaan industri terhadap jutaan tenaga kerja terampil.
Jokowi yakin, pembangunan BLK yang secara spesifik menyasar pondok pesantren bisa mendongkrak perumbuhan angkatan kerja terampil. Apalagi, menurut Jokowi, pembangunan BLK langsung di pesantren lebih efektif karena pelatihan bisa dilakukan kapapun, menyesuaikan kesanggupan para santri.
"Bisa dilakukan habis subuh. Bisa habis zuhur. Bisa malam hari habis Isya bisa. Memang santrinya ada di situ. Ini efektif sekali," kata Jokowi.
Pemerintah juga akan memberikan fasilitas kepada para santri untuk bisa mengakses pasar dan industri. Presiden secara khusus meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan adalah 'link and match' antara BLK dengan industri di sekitar pesantren. Bahkan Presiden tidak memungkiri lulusan pesantren bisa bekerja di bank.
"Bisa diterima ke perbankan. Kenapa tidak? Santri jadi banker kan boleh. Jadi manajer bank syariah kan bisa. Jadi direktur utama bank syariah. Kenapa tidak?" kata Jokowi.
Untuk tahap awal, ada sembilan jurusan yang akan dibuka dalam BLK pesantren ini. Kesembilan jurusan itu adalah otomotif, las, perikanan, perkayuan, IT, menjahit, pendingin dan AC, industri kreatif, serta bahasa. Nantinya, pembangunan gedung akan dilakukan sepenuhnya oleh pengelola ponpes dan diawasi pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
