REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering kali membagikan sertifikat hak atas tanah ke masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan pembagian sertifikat tanah tersebut merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan reforma agraria.

Kendati demikian, ia juga menekankan, agar sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat itu tak dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan besar. "Setiap membagi sertifikat tanah, saya ingatkan dua hal: tanahnya jangan dijual ke yang gede-gede," kata Jokowi dalam cicitannya melalui akun resmi Twitter, Selasa (19/2).

Sedangkan untuk sertifikat tanah yang berupa lahan sawah, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tak mengubah lahan sawah menjadi bangunan rumah. Sebab, kata dia, lahan sawah akan sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi generasi mendatang.

"Dan untuk tanah berupa sawah, jangan sampai berubah menjadi rumah-rumah. Negara dan generasi mendatang sangat butuh peran petani penghasil pangan," tambah dia.

Sebelumnya, dalam debat capres kedua, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik program pemerintah yang membagi-bagikan sertifikat tanah. Menurut Prabowo, meskipun program tersebut populer, namun tak akan menyelesaikan masalah di masa mendatang. Sebab, jumlah penduduk akan semakin bertambah nantinya.

Menyikapi hal itu, capres nomor urut 01 Jokowi pun menegaskan, pemerintah akan terus mendampingi masyarakat dalam mengelola tanah-tanah yang diberikan, sehingga lahan tersebut akan terus produktif. Lebih lanjut, sertifikat tanah yang dibagikan pun juga dapat digunakan masyarakat untuk mengakses sektor perbankan serta mengurangi konflik yang kerap kali terjadi.

"Pembagian yang tadi saya sampaikan, pembagian yang hampir 2,6 juta itu adalah agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika