REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengambil alih pengelolaan air secara keseluruhan dari dua perusahaan swasta yang menjadi mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD PAM Jaya, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengambilalihan air itu mencakup empat aspek
"Kami akan melakukan pengambilalihan atas pengelolaan air itu. Ada empat aspek, satu aspek air baku, aspek pengolahan, aspek distribusi, dan aspek pelayanan," ujar Anies di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta Pusat, Senin (18/2).
Aspek-aspek yang dimaksud Anies ialah mulai dari persiapan produksi air baku, pengelolaan dan pengolahan, distribusi, dan juga pelayanannya kepada warga. Ia mengatakan, kinerja kedua mitra swasta itu sejak kerja sama pada 1997 atau terjalin selama 20 tahun lebih, tidak mencapai target dalam melayani masyarakat.
Seharusnya, kedua mitra swasta mampu memenuhi target 100 persen dalam melayani air bersih ke seluruh warga Jakarta. Akan tetapi, pihak swasta baru mencakup layanan sebesar 59,4 persen dari kondisi awal mencakup layanan 44,5 persen.
Anies menjelaskan, pada 2023 mitra swasta seharusnya sudah mencapai target sebanyak 82 persen. "Itu target yang ditetapkan 1997. Jadi dalam 25 tahun akan meningkat dua kali lipat, dari 44 persen menjadi 82 persen," lanjut dia.
Untuk itu, ia akan memastikan pasokan air bersih bagi warga Jakarta akan menjadi prioritas utamanya. Sebab, kata Anies, 40 persen warga Jakarta belum dapat menjangkau air bersih. Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan Pemprov DKI.
"Sejauh ini di Jakarta baru 59,7 persen warga yang terjangkau dengan pipa air bersih. Dan ini PR tersendiri karena ada 40 persen lebih yang belum," kata Anies.
Anies mengatakan, di antara 40 persen warga Jakarta yang belum mendapatkan akses air bersih, biasanya membeli air lebih mahal dibandingkan warga yang memiliki akses air bersih. Ia menyebut, warga harus memberli air per hari lebih dari Rp 20 ribu apabila diakumulasikan mencapai Rp 600 ribu per bulan.
Sementara, warga yang sudah akses terhadap air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mengeluarkan biaya Rp 120 ribu-Rp 150 ribu per bulan untuk air bersih. “Biaya hidup karena soal air ini lebih mahal jadi orang miskin dibandingkan orang berkecukupan," tutur Anies.
Ia memaparkan, terhadap sekitar 60 persen warga Jakarta yang sudah memiliki akses bersih, pihaknya akan memastikan kuantitas air bersih tersebut tidak turun. Selain itu kualitas air bersih itu pun akan ditingkatkan.
Salah satunya dengan pemenuhan air baku melalui sungai yang mengalir ke Jakarta. Anies menyebut, sumber air baku utama bagi ibu kota berasal dari Bendungan Jatiluhur sebesar 81 persen yang dialirkan melalui saluran induk Tarum Barat yang dikenal dengan Kalimalang.
Menurut Anies, Pemprov DKI akan memanfaatkan air sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Mookevart lebih dari 1.000 liter per detik. Serta memanfaatkan situ/waduk/embung sebanyak 5,9 juta meter kubik di antaranya Cimanggis, Pondok Rangon, Kampung Rambutan, Sunter Selatan, Kelapa Dua Wetan, Marunda, Pluit, Brigif, Babakan, dan Mangga Bolong.
Di samping itu, anggota BPK RI Rizal Djalil mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil alih pengelolaan air di ibu kota. Ia menyebut, pihaknya juga siap membantu dalam proses pengambilalihan agar tetap kredibel dan akuntabel.
"BPK siap untuk membantu Pak Gubernur apapun yang perlu kami lakukan dalam konteks itu sehingga proses pengambilalihan itu menjadi kredibel dan akuntabel," ujar Rizal dalam kesempatan yang sama.
Ia juga mengatakan, pihaknya siap melakukan audit jika diperlukan sebagai pertimbangan gubernur mengambil keputusan. Ia berharap, apapun putusan yang diambil Pemprov DKI dalam memenuhi pelayanan air minum warga Jakarta harus dipastikan berjalan dengan baik.
Selain itu, menurut Rizal, yang juga harus dilakukan ialah meminimalisasi potensi keuangan yang akan menjadi beban Pemprov DKI ataupun PDAM. "Kalau diperlukan audit oleh BPK kami siap untuk itu. Sehingga hasil audit itu akan menjadi pertimbangan Pak Gubernur untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
