REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersyukur, Jatim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih diijinkan Mendagri untuk tetap ada Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Tujuannya yakni untuk pendekatan pembangunan kewilayahan.
"Pendekatan tersebut menjadi penting untuk bisa mengukur keadilan akses dan layanan. Karena itu, penguatan Bakorwil ini sangat penting," kata Khofifah saat melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024, dan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (18/2).
Khofifah menjelaskan, salah satu fungsi penting Bakorwil adalah untuk mendekatkan layanan UKM dan IKM, yang butuh ijin ke POM lebih cepat dan terukur. Bakorwil menjadi penting karena Jatim merupakan provinsi yang luas, yang juga terdiri dari pulau-pulau.
"Kalau ke Surabaya, misalkan dari Pacitan yang ujung, Jember ujung, Sumenep Kepulauan menjadi jauh. Kita ingin itu didekatkan. Maka Bakorwil menjadi penting," ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan, penguatan peran Bakorwil menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan kewilayahan di Jatim. Pembangunan tersebut menurutnya harus pula diiringi peningkatan interaksi antara pimpinan daerah di tingkat provinsi, dengan tingkat kabupaten/kota, sebagai upaya penguatan sinergi intra-sub wilayah.