Credit Suisse dan JP Morgan |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Adiwarman A Karim

Dua bulan sebelum pilpres, dua lembaga investasi global mengeluarkan riset mereka tentang perekonomian Indonesia. Credit Suisse melihat investasi portofolio di Indonesia telah jenuh dan melihat negara-negara Asia bagian utara lebih menarik. Sebaliknya, JP Morgan melihat Indonesia akan menjadi salah satu negara di emerging market dengan pertumbuhan dua digit.

Dalam ilmu ekonomi, data yang sama selalu dapat dilihat dari perspektif yang berbeda dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Membaca kesimpulan riset Credit Suisse dan JP Morgan, bagi para ekonom, tidak memberikan arti apa-apa. Dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa keliru.

Bagi ekonom, yang jauh lebih berharga dari riset itu adalah memahami cara pikir, termasuk asumsi yang tak terucapkan, yang akhirnya melahirkan kesimpulan. Ketika riset itu dikeluarkan menjelang pilpres, maka memercayai kesimpulan CS dan JPM begitu saja merupakan suatu kekeliruan.

Ekonom akan mencari benang merah perspektif yang dibangun dalam riset belasan halaman itu. Membaca line by line, dan yang lebih penting membaca between the lines, bagaimana kedua lembaga investasi asing itu menafsirkan data yang ada.

Pertama, kita dapat membaca ekspektasi peneliti atas hasil pilpres. Kedua, kita juga dapat membaca opini yang akan dibentuk berdasarkan ekspektasi tersebut. Dengan memahami ini, maka tidak perlu ada pihak mana pun yang tersinggung atau tersanjung atas kedua riset itu, apalagi sibuk membantahnya. Bahkan, kita dapat melihatnya saling melengkapi dalam scenario planning.

Bila yang terjadi sejalan dengan skenario berpikir yang dibangun CS, maka kita telah siap dengan langkah antisipasinya. Bila yang terjadi sejalan dengan skenario berpikir yang dibangun JPM, maka kita pun telah siap mengantisipasinya.

Secara teoritis skenario berpikir lembaga investasi global ini dipengaruhi pula ekspektasi masing-masing terhadap perubahan geopolitik dunia. Perubahan kepemimpinan di Malaysia sedikit banyak telah menggeser keseimbangan geopolitik di kawasan antara dua negara besar yang sedang berebut pengaruh: AS dan Cina.

Terkuaknya skandal 1MDB di Malaysia diperkirakan menjadi salah satu faktor perubahan kepemimpinan di negeri jiran itu. Dalam konteks ini, menarik untuk mengamati bahwa whistle blower kasus ini adalah bankir asing dan melibatkan banyak lembaga keuangan asing.

Bahkan, otoritas keuangan negara lain melakukan investigasi untuk transaksi yang diduga terkait dengan kasus 1MDB di negara-negara itu. Di antaranya adalah otoritas di AS, Singapura, dan Australia.

Dalam setiap pemilihan umum di mana pun ada dua hukum asal. Pertama, kedaulatan pemilih dalam suatu pemilihan umum sepenuhnya hak warga negara dan bebas dari intervensi asing apa pun. Kedua, pemilihan umum tidak dilakukan di ruang hampa.

Paling tidak, ada tiga hal yang harus diantisipasi. Pertama, masuknya dana asing dalam jumlah yang besar beberapa bulan menjelang pilpres. Akibatnya, volatilitas nilai tukar rupiah melebar dalam rentang Rp 13.900-Rp 15.200 per dolar AS hanya dalam beberapa bulan saja. Secara finansial, melebarnya volatilitas diterjemahkan ke dalam dua hal.

Pertama, jangka waktu termin pembayaran diperpendek agar selisih antara kurs saat transaksi dan kurs saat pembayaran tidak berbeda jauh. Kedua, harga dinaikkan untuk antisipasi perubahan kurs nilai tukar.

Sepintas terlihat rupiah menguat dan indeks harga saham mengalami tren naik. Kekeliruan dalam membaca fenomena ini adalah memandang penguatan rupiah sebagai hal yang baik. Padahal, yang penting adalah stabilitas rupiah.

Bila perubahan nilai tukar rupiah terjadi tanpa adanya perubahan indikator ekonomi makro, dan semata didorong oleh pergerakan investasi portofolio, maka dapat diduga kuat sedang terjadi proses destabilisasi. Ibarat surutnya permukaan air laut menjelang tsunami.

Hal kedua yang harus diantisipasi, kemungkinan keluarnya dana asing dalam jumlah besar beberapa saat menjelang pilpres. Akibatnya, nilai tukar rupiah akan melemah dan indeks harga saham melorot. Sovereign risk meningkat, rating negara diturunkan. Ekonomi porak poranda ibarat diterjang tsunami.