REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Sidang Tanwir Muhammadiyah 2019 secara resmi ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kota Bengkulu, Ahad (15/2). Ada sembilan rekomendasi yang diputuskan pada sidang Tanwir yang mengusung tema “Beragama yang Mencerahkan” ini.
Selanjutnya, kesembilan rekomendasi itu akan diimplementasikan seluruh warga negara dalam kehidupan agama, sosial dan politik. “Ada sembilan poin pemikiran strategis Muhammadiyah untuk bangsa di antaranya, pemerintah Indonesia ke depan pasca 2019 itu harus semakin menjadikan agama, Pancasila dan kebudayaah hidup bangsa sebagai nilai aktual di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan para pejabat publik,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir saat menyampaikan sambutanya di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, Gedung Daerah Balai Semarak, Bengkulu, Ahad (17/2).
Haedar mengatakan, Muhammadiyah mendorong pemerintah serius menjaga kedaulatan Negara dari pengaruh politik luar negeri dan dalam negeri yang membuat kacau sistem pemerintahan yang sedang berjalan dalam mencapai cita-cita mulia sesuai amanat konstitusi. “Kemudian kita juga mendorong, mengajak agar pemerintah itu betul-betul menjaga kedaulatan, ngara, Tanah Air dan bangsa Indonesia, baik dari penetrasian asing maupun dari kekuatan-kekuatan domestik yang membuat kita menjadi tidak bisa mengurus negara ini dengan baik,” katanya.
Selain itu, kata Haedar, Muhammadiyah juga meminta pemerintah untuk memutus mata rantai kesenjangan sosial. Caranya, ada kebijakan yang progresif dan berani, untuk menata sistem perekonomian yang tidak terlalu berat dengan memberikan kesempatan terhadap kekuatan-kekuatan kecil dalam menguasai ekonomi.
“Yang oleh Pak Presiden Jokowi disebut satu persen menguasai rakyat Indonesia tentu dengan cara regulasi pemerintahan yang berlaku,” katanya.
Haedar mengatakan, yang paling diharapakan kepada masing-masing pasangan Presiden dan Wakil Presiden adalah bagaimana pemerintah melakukan penegakan hukum secara konsisten, agar semua lapisan masyarakat merasakan keadilan sosial dalam hidup di bawah presiden terpilih. “Kita juga ingin ke depan penegakan hukum itu, betul-betul berdiri di atas prinsip hukum untuk semua yang berkeadilan dan nanti siapaun terpilih jadi presiden itu harus berani mengangkat pejabat penegak hukum yang bebas dari kepentingan politik dan partai politik,” katanya.
Selain itu dalam keputusan Tanwir ini juga Muhammadiyah memberikan masukan pada penguatan sipil society, seperti ormas-ormas dan Muhammadiyah sebagai kekuatan yang punya peran signifikan di dalam memberikan arah moral pemikiran kebangsaan. Secara jujur Haedar mengatakan, bahwa ada marginalisasi pasca amandemen terhadap tiga pilar penting sebagai pembangun Indonesia. Seperti kekuatan politik, partai politik, kekuatan daerah utusan daerah dan kekuatan golongan utusan golongan.
"Lalu tinggal dua sehingga ada proses marginalisasi ormas dan sipil society. Kita berharap ormas dan sipil society di dalam demokrasi berbangsa dan bernegara diberikan ruang leluasa terutama untuk membangun prinsip kehidupan berbangsa di atas nilai-nilai luhur berbangsa,” katanya.
Haedar memastikan, sembilan poin pemikiran strategis Muhammadiyah untuk bangsa dari bumi Rafflesia Bengkulu ini akan disampaikan kepada kedua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres). Selain disampaikan kepada capres dan wapres juga akan disampaikan kepada semua partai-partai pilitik.
“Sembilan poin pemikiran strategis Muhammadiyah itu akan disampaikan sebelum pemilihan karena itu akan menjadi masukan. Biarkan proses pemilu dengan kendali KPU dan Bawslu sebagai mekanisme demokrasi yang formal tetapi Muhammadiyah sebagai kekuatan bangsa akan memberikan arah moral dan pencerah untuk bangsa,”katanya.
Haedar mengatakan, Muhammadiyah berharap, setelah 17 April nanti, siapapun presiden dan wakil rakyatnya yang terpilih harus betul-betul menyerap nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama, tehadap kekuatan legislatif yang tidak kalah pentingnya dengan jabatan presiden harus komit membawa arah masan depan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika