REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai, seluruh program pemerintahan Joko Widodo, salah satunya kebijakan impor mengacu pada kemandirian atau swasembada pangan nasional. TKN mengatakan impor pangan yang ada pada era pemerintahan Jokowi hanya dijadikan sebagai penunjang.
"Konsep swasembada pangan itu kan jelas sekali kalau konsepnya swasembada dalam framing kecukupan pangan 80 persen, yang 20 persen adalah interdepedensi antarnegara. Karena itu kebijakannya mesti impor," kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima.
Menurutnya, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia. Konsep kedaulatan pangan, lanjut dia, hanya menjadikan impor sebagai program. Sementara itu konsep swasembada pangan menjadikan impor sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari interdependensi.
Aria menjelaskan, saat ini pemerintahan Jokowi telah membuat roadmap kemandirian pangan untuk mendukung konsep kedaulatan. Roadmap itu berisi soal pengaturan waktu produksi hingga penyediaan infrastruktur pertanian, seperti embung hingga revitalisasi waduk. "Impor yang ada pada era Jokowi hanya dijadikan sebagai penunjang. Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, mengatakan bahwa tidak ada negara yang tidak mengeluarkan kebijakan impor, asalkan harga pangan tetap stabil. "Isu pangan bisa saja menjadi isu andalan. Di luar isu infrastruktur. Isu pangan saat ini dan ke depan akan tetap menjadi primadona. Dan akan menjadi isu yang mendominasi hari-hari ke depan," kata Direktur Eksekutif IPR ini.
Menurutnya, isu pangan menjadi eksentrik dan menarik karena selama ini kubu oposisi selalu menyerang petahana dengan isu pangan. Misalnya terkait dengan impor. "Namun tidak ada negara di dunia ini yang tidak impor. Dan yang paling penting adalah pemerintah bisa menjaga kestabilan harga pangan," kata Ujang.
Harga pangan harus diatur negara. Negara harus hadir. Pemerintah ikut mengatur agar harga pangan stabil. Dan agar harga tidak dimainkan oleh mafia pangan. Stabil atau tidaknya negara juga bisa dilihat dari kebijakannya dalam menjaga stabilitas harga pangan, jelasnya. Terkait ketahanan pangan, tambah dia, bukan hanya akan menjadi primadona, tetapi juga akan menjadi panglima.
"Siapa yang menguasai pangan, akan menguasai dunia. Dan isu pangan jangan dipolitisir. Dijadikan isu politik boleh saja. Tapi jangan dipolitisir. Jangan dijadikan alat serangan ke kubu lawan," katanya.
Dalam debat capres kedua nanti, tambah Ujang, calon presiden nomor urut 01 diprediksi akan unggul karena sudah menjalankan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu yang diperdebatkan. "Ukurannya mudah saja. Lihat penilaian hasil kinerja Jokowi di bidang pangan, energi, lingkungan, SDA, dan infrastruktur. Jika survei kinerja petahana baik. Maka di debat tinggal menyampaikan kesuksesan-kesuksesan tersebut sambil membicarakan langkah visioner dalam lima tahun ke depan," ujarnya.
Apalagi terkait infrastruktur dan energi Jokowi bisa unggul karena saham Freeport mayoritas sudah diambil alih pemerintah. Infrastruktur jalan tol, airport, pelabuhan, waduk, MRT, LRT, dan lainnya juga akan menjadi keunggulan Jokowi.
"Harga pangan juga cukup stabil. Karena jika harga pangan tinggi dan tidak stabil pasti sudah menggerus elektabilitas Jokowi. Karena harga pangan masih stabil, elektabiltas Jokowi juga masih stabil," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika