REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf mengatakan para menteri boleh saja membantu calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyiapkan debat kedua. Menurutnya, hal itu bukan berarti para menteri tidak netral.

"Diperbolehkan karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik ya. Jabatan menteri itu adalah jabatan politik yang tidak terkait dengan aturan-aturan yang membuat mereka tidak netral ya," ujar Jubir TKN Ace Hasan Syadzily di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut Ace, jabatan menteri, berbeda dengan jabatan birokrasi. Menurut politikus Golkar ini, jabatan birokrasi harus bersifat netral. Sèmentara, menteri sebagai jabatan politik maka berhak membantu presiden. "Jadi menurut kami bahwa menteri memang seharunya dapat mendukung dan memberika dorongan sepenuhnya kepada presiden untuk terutama kinerja yang selama ini dilakukan oleh para menteri tersebut," ujar dia.

Ace Hasan pun menilai, dibantu menteri merupakan keuntungan yang wajar didapatkan Jokowi sebagai calon pejawat.  Untuk diketahui, debat kedua akan digelar pada Ahad 17 Desember 2019. Tema yang diangkat pada debat kedua adalah soal infrastruktur, lingkungan hidup, pangan, sumber daya alam, dan energi.

Di samping materi, lanjut Ace, Jokowi juga sudah melakukan sejumlah simulasi debat. Simulasi perlu dilakukan karena format debat baru yang tanpa teks. Dengan modal itu, TKN pun meyakini Jokowi siap menghadapi debat kedua yang akan diselenggarakan pada 17 Februari 2019 mendatang.

"Pak Jokowi sudah beberapa kali melakukan simulasi dan sudah mempersiapkan jurus tertentu yang akan disampaikan dalam debat tersebut," kata Ace menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika