REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan publik harus lebih aktif menanyakan posisi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2019 terhadap isu-isu lingkungan. Keterlibatan publik ini sangat penting untuk mengetahui rencana mereka terkait keberlanjutan hutan dan ketersediaan air bersih.
"Harapannya publik bisa terlibat aktif juga. Sekarang mulai banyak opini masyarakat terkait isu lingkungan berkat media massa. Banyak juga koalisi yang bertanya ke capres dan bahkan ke caleg (calon legeslatif) apa posisi mereka terkait keberlanjutan hutan, perubahan iklim hingga ketersediaan air bersih lima tahun ke depan," kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono di Jakarta, Rabu (13/2).
Hal ini juga agar tidak melulu pernyataan didominasi capres dan cawapres. Namun, publik yang mulai bertanya bagaimana capres dan cawapres akan menjawab persoalan-persoalan terkait lingkungan hidup.
[Ilustrasi] Kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Dumai Barat kota Dumai, Dumai, Riau. (ANTARA)
Dalam debat capres-cawapres II, pada Ahad (17/2), menurut dia, publik perlu menggarisbawahi ada tidaknya solusi yang diberikan oleh mereka terkait persoalan kualitas lingkungan hidup. Contohnya, kualitas air, kualitas udara, tutupan hutan, terkait pesisir dan pulau-pulau kecil.
Yuyun mengemukakan perlu juga dicari tahu adakah solusi atau langkah kedua capres-cawapres untuk antisipasi perubahan iklim ke depan. "Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dari debat tersebut adalah sejauh mana mereka memiliki langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, di mana ini menjadi akar persoalan di Indonesia" kata dia.
Ia menamabhkan hal itu juga tentu bagaimana langkah mereka menghentikan kriminalisasi dan konflik agraria. Terakhir, ia mengatakan apa startegi mereka untuk beralih ke energi bersih yang berkeadilan. Itu perlu dilihat bersama.
"Apakah langkah-langkah beralih ke energi bersih yang berkeadilan. Perlu dilihat, apakah biofuel dan biodiesel alternatifnya yang tepat, menurut saya sih tidak. Jadi yang dibutuhkan justru peta jalan, bukan solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar persoalan di Indonesia," kata Yuyun.
[Ilustrasi] Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) izin Permanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Wana Wisata Pokland Haurwangi, Kabupaten Cianjur. (Republika/Edwin)
Ikuti Whatsapp Channel Republika