REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tidak ada istilah untung rugi dalam pengoperasian lintas rel terpadu (LRT) Palembang, Sumatra Selatan. Menurut Budi, apapun keadaannya skema subsidi dalam pengoperasian LRT Palembang tetap dilakukan.

"Konsep angkutan massal di seluruh dunia manapun itu mau di Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, semua disubsidi. Jadi tidak ada yang namanya untung rugi," kata Budi saat saat meninjau dan menghadiri diskusi di Stasiun LRT Bumi Sriwijaya, Palembang, Selasa (12/2).

Budi mengatakan Singapura harus mengeluarkan jutaan dolar untuk mensubsidi pengoperasian angkutan massal. Begitu juga Indonesia, lanjut dia, pemerintah mensubsidi sekitar Rp 1,2 triliun untuk kereta rel listrik (LRT) sehingga harga tiket hanya tiga ribu rupiah sampai lima ribu rupiah.

Dia menambahkan jika pemerintah mau cari untung dari LRT Palembang maka penetapan harga tiket tidak seperti saat ini. "Kalau mau untung pemerintah bisa saja tetapkan Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu tapi nanti masyarakat jadi tidak mampu," jelas Budi.

Untuk itu, Budi menegaskan tidak perlu ada pembahasan mengenai untung dan rugi pengoperasian LRT Palembang. Sebab, kata dia, secara unum LRT Palembang dibangun sebagai transportasi massal untuk masyarakat dan disubsidi oleh pemerintah.

Budi mengakui bisa saja suatu saat nanti pemerintah tal lagi mensubsidi LRT Palembang seperti saat ini namun hal tersebut harus dilakukan secara bertahap dan tergantung perkembangannya. "Seperti di Jakarta (KRL Jabodetabek) sudah sekian lama masih belum mampu ya makanya tetap disubsidi," jelas Budi.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkap biaya operasional LRT Palembang mencapai Rp 10 miliar setiap bulannya. Angka tersebut menurutnya tidak sebanding dengan pendapatan LRT Palembang yang hanya mencapai Rp 1,1 miliar perbulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika