REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk mempertahankan operasional kereta api layang di Kota Palembang, Sumatera Selatan. LRT tersebut membutuhkan biaya miliaran rupiah per bulannya.
"Kereta api layang/LRT di Palembang merupakan kereta pertama yang beroperasi di negara ini, sebagai moda transportasi umum perintis sesuai Undang Undang harus disubsidi," kata Menhub ketika melakukan diskusi efektivitas kereta LRT di Palembang, Senin (11/2) malam.
Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap moda transportasi umum yang tergolong perintis seperti LRT di Palembang ini diterapkan di seluruh dunia. Pemberian subsidi untuk mendukung operasional transportasi umum tidak hanya dilakukan di Indonesia, negara maju seperti Jepang juga memberikan subsidi itu.
Masyarakat Sumsel tidak perlu khawatir operasional kereta LRT tidak bisa bertahan lama karena pemerintah akan menghentikan dukungan dana APBN untuk mensubsidi operasional kereta pertama di negara ini. Pemerintah akan terus memberikan subsidi sambil mendorong pengelola kereta LRT mandiri dengan mengoptimalkan pendapatan yang mampu mengatasi biaya operasional yang cukup besar.
Untuk mendorong pengelola kereta LRT mampu mengatasi biaya operasional tanpa subsidi, pihaknya akan membentuk badan layanan umum, kata Menhub.
Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru pada kesempatan itu mengatakan untuk mengelola kereta LRT diharapkan bisa dilibatkan BUMD milik pemprov dan Pemkot Palembang.
Dengan sinergitas perusahaan milik pemerintah pusat dan daerah, pengelolaannya bisa lebih baik sehingga kereta LRT dapat terus dinikmati masyarakat dan memberikan sumber pendapatan baru bagi daerah ini, kata Gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
