REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rizki Jaramaya
Thai Raksa Chart Party, partai yang mendukung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi untuk maju sebagai perdana menteri, membatalkan rencana kampanye dalam kontestasi pemilihan umum di Thailand. Pembatalan ini muncul setelah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menolak pencalonan kakak perempuannya sebagai perdana menteri.
"Thai Raksa Chart Party mematuhi perintah kerajaan. Saat ini kami harus menata ulang dan kami segera merilis pernyataan mengenai rencana masa depan kami," ujar partai tersebut dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, Sabtu (9/2).
Penundaan kampanye tersebut muncul sehari setelah pengumuman Putri Ubolratana sebagai perdana menteri pada Jumat (8/2) lalu. Adapun, setelah pengumuman tersebut, raja Thailand menyebut pencalonan kakak perempuannya sebagai perdana menteri tidak pantas dan tidak sesuai dengan konstitusional.
Dalam pernyataan tertulisnya, Raja Vajiralongkorn mengatakan, Putri Ubolratana sangat dihormati oleh semua anggota keluarga kerajaan. "Keterlibatannya dalam politik bertentangan dengan tradisi nasional dan sangat tidak pantas," ujar Raja Vajiralongkorn.
Putri Ubolratana memilih tidak menanggapi teguran dari raja. Namun, dalam akun media sosialnya, Ubolratana sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukungnya. Dia berjanji akan membawa Thailand menjadi lebih baik lagi.
"Saya ingin melihat Thailand bergerak maju, dikagumi, dan diterima oleh negara-negara internasional," ujar Ubolratana, dilansir Reuters, Sabtu (9/2).
Tak hanya itu, Ubolratana juga ingin melihat warga Thailand memiliki hak dan kesempatan yang sama serta kehidupan yang lebih baik. Adapun dalam unggahan di media sosial miliknya, Ubolratana memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukungnya dalam kontestasi politik tersebut.
"Terima kasih atas cinta dan kebaikan kalian selama beberapa hari terakhir," kata Ubolratana.
Ubolratana merupakan anak sulung dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah politik Thailand, di mana anggota keluarga kerajaan mengikuti kontestasi untuk memperoleh jabatan.
Direktur Senior Bower Group Asia Jay Hariman berpendapat, pencalonan Ubolratana akan membuat orang-orang memikirkan kembali nasib politik Thailand ke depannya. Apalagi, Thailand telah menjadi negara monarki konstitusional sejak 1932, di mana keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
"Pengumuman Putri Thailand tersebut sangat mengejutkan dan membuat orang memikirkan kembali penilaian serta perspektif mereka terkait masa depan politik negara itu. Apalagi, monarki sangat berpengaruh di Thailand. Pernyataan publik sering kali berkaitan dengan tugas atau peristiwa seputar kerajaan," kata Harriman.
Rencananya para anggota komite pemilihan akan mengadakan rapat pada Senin (11/2) mendatang. Ubolratana dicalonkan sebagai perdana menteri oleh Thailand Raksa Chart Party. Partai tersebut didirikan oleh sekutu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Salah satu partai kecil pro militer, yakni People's Reform Party, juga telah meminta Komisi Pemilihan mempertimbangkan apakah pencalonan sang putri melanggar undang-undang yang melarang partai-partai menggunakan atribut monarki untuk berkampanye.
Sebelumnya, gelar kerajaan Putri Ubolratana telah dicopot ketika dia memutuskan menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) pada 1972. Kemudian dia kembali ke Thailand pada 1990-an setelah bercerai. Meskipun gelar kerajaannya tidak dipulihkan, dia tetap dianggap dan diperlakukan sebagai bangsawan oleh rakyat Thailand.
(aljazirah ed: setyanavidita livikacansera)
Ikuti Whatsapp Channel Republika